4 Juli, KPU Gresik Mulai Terima Pendaftaran Caleg 2019

4 Juli, KPU Gresik Mulai Terima Pendaftaran Caleg 2019 Ahmad Roni

Selain itu, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kecuali, mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu.

"Kalau bakal caleg pejabat negara, maka harus mengundurkan diri. Pejabat negara yakni sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa," terangnya.

"Lalu perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan."

"Juga Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lainyang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan, sejumlah ketentuan lain yang dilarang oleh perundangan," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO