"Setiap ke daerah saya sering mendengar keluhan soal sengketa tanah dan lahan. Baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan perusahaan," katanya.
Untuk seluruh Indonesia, lanjutnya, pada tahun 2017 lalu pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun depan sebanyak 9 juta sertifikat. Tahun 2023 mendatang, Presiden menargetkan sertifikat di Jatim seluruhnya rampung.
Tak lupa, Presiden berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati dalam menggunakannya sebagai jaminan bila akan meminjam uang di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan atau kalkulasi yang matang.
"Tolong pinjamannya digunakan untuk untuk modal kerja, modal usaha, dan modal investasi. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang berbau kenikmatan seperti beli mobil atau motor, yang dibelikan sepeda motor atau mobil dari keuntungan saja, bukan dari pinjaman," pesan Presiden.
