Wabup Tuban Noor Nahar Husein
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Rapat paripurna yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tuban di ruang rapat paripurna, Senin (23/10) siang tadi berlangsung agak tegang.
Agenda paripurna tersebut adalah penyampaian jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD tentang RAPBD tahun 2018. Wakil Bupati Ir Noor Nahar Husein yang membacakan jawaban tersebut sempat bereaksi keras terkait pembangunan Tuban Sport Center.
Ia menanggapi PU fraksi Gerindra tentang perlunya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,76 persen. Hal ini menurut Wabup, sangat berpengaruh terhadap perencanaan APBD 2018. Sebab pos anggaran yang disedot untuk pembangunan Sport Center cukup besar, hingga mencapai Rp 60 Miliar.
"Pemkab Tuban seperti diombang-ambing oleh anggota dewan. Dulu kita ditanya terus oleh bapak-ibu DPRD terkait sport center, bagaimana perkembangannya sport center yang lahannya sudah disediakan. Tetapi, sudah kita anggarkan kok masih ditanya juga. Malah anggarannya disuruh memperkecil atau bahkan tidak dianggarkan. Ini kan kayak nyanyian 'kau yang mulai kau yang mengakhiri'," ujar Noor Nahar.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan jika pihak pemkab akan tetap besikukuh melanjutkan pembangunan sport center tersebut. "Hal itu sudah menjadi program pemkab ke depan hingga 2021. Persediaan fasilitas olahraga akan terus dijalankan karena untuk pembinaan terhadap pemuda dan generasi selanjutnya. Gimana mau target prestasi, kalau sarana prasarana tidak ada," katanya.
Ia merinci, anggaran Rp 60 miliar itu bakal digunakan pembangunan stadion sepak bola dan lintasan atletik serta beberapa fasilitas lainnya. “Mudah-mudahan tidak ditolak. Anggaran segitu kita mengawali dulu, karena menggunakan APBN belum mungkin. Bila tidak ditindaklanjuti, masak kita mangkrakkan,” tegas Noor Nahar.
Sementara itu, Ketua DPRD Mohammad Miyadi menyatakan bahwa paripurna ini merupakan tindak lanjut agenda sebelumnya. Agenda selanjutnya adalah penutasan dengan banggar dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Setelah ada kesepakatan, maka akan diparipurnakan dengan persetujuan bersama. Rencana pada 4 November 2017 diadakan rapat dan 6 November 2017 mengadakan pesetujuan sekaligus penandatanganan nota kesepahaman," terangnya. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
