Eni Maulani Bantu Motor Sampah untuk Warga Gresik

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih kembali menggelontorkan bantuan untuk masyarakat Gresik. Sabtu (7/10/2017), bertempat di kantor DPD II Golkar Gresik, Eni mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat beruapa 14 motor sampah dengan harga masing-masing Rp 34 juta.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri sejumlah petinggi DPD Golkar Gresik. Di antaranya, Ketua H. Ahmad Nurhamim, Dewan Penasehat KH. Nur Muhammad, Sekretaris Atek Ridwan dan Bendahara Erry Sucahyo.

Turut hadir pula 11 anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, dan Kepala Bidang Kebersihan Dinas LH Pemkab Gresik, Joyo.

Eni sedianya berharap Bupati Sambari dan Wabup Moh. Qosim juga bisa ikut hadir. "Semalam saya sudah berkali-kali telepon Pak Bupati. Namun, tak diangkat," ungkap Eni di hadapan tamu undangan, Sabtu (7/10/2017).

Pada kesempatan ini, Eni mengeluhkan Pemkab Gresik yang dinilai kurang merespon bantuan dari pusat yang diperjuangkannya. "Saya sudah laporkan masalah ini ke DPP Golkar dan DPP menyikapi serius persoalan ini, karena bupati Sambari juga dari Golkar," paparnya.

"Kalau Pemerintah Gresik kurang respek merespon bantuan pusat, saya meminta anggota DPRD asal Golkar yang respek. Saya minta Pak Hamid (Ketua DPRD Gresik) dan teman fraksi Golkar harus bisa perjuangkan ini," pintanya.

Menurut Eni, sikap Pemkab Gresik ini berbeda dengan Pemkab Lamongan yang selalu aktif dalam memperjuangkan bantuan dari pusat.

Hal yang sama diungkapkan Nurhamim. Ia juga mengakui, bahwa bantuan pusat yang diperjuangkan Eni untuk masyarakat Lamongan sangat banyak. "Ada bantuan untuk nelayan, PJU (penerangan jalan umum) tenaga surya, sambungan listrik untuk warga tidak mampu, sumur bor dan lainnya. Tahun ini Lamongan mendapatkan bantuan dana DAK (dana alokasi khusus) penugasan Rp 25 miliar hasil perjuangan Bu Eni. Ini kan luar biasa. Sehingga, sudah ratusan miliar yang diperjuangakannya," ungkapnya.

"Lamongan juga mendapatkan bantuan alat Geospasial senilai Rp 3 miliar. Dengan alat itu pemerintah tinggal klik peta wilayah dan kondisi masyarakat. Bantuan ini kan setara dengan PAD Gresik dari sektor retrisbusi parkir tepi jalan umum," jlentrehnya.

"Sebetulnya jika Pemkab Gresik bisa memanfaatkan bantuan dari pusat, maka bisa mendongkrak keuangan APBD," pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Gresik ini. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News