DPRD Jatim Kritik OPD, Minta Serapan Anggaran Tak Dikebut Akhir Tahun

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib meminta Pemprov Jatim sedapatnya bisa melakukan penyerapan anggaran maksimal sebelum tutup tahun. Dengan begitu diharapkan percepatan ekonomi bisa dilakukan di Jatim.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu mengkritik kebiasaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menghabiskan anggaran di akhir tahun. Apalagi kalau langkah itu hanya sekadar untuk memaksimalkan serapan anggaran.

"Saya berharap, Pemprov segera menginstruksikan OPD yang belum maksimal penyerapan anggarannya. Terlebih pada OPD yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Plot anggaran harus dapat dimaksimalkan dengan baik," tegas Aqib, Minggu (17/9).

Anggota Komisi A ini menyoroti sejumlah OPD di antaranya, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan serta beberapa dinas lainnya. Dirinya mengimbau agar semuanya memaksimalkan anggaran. Sehingga tidak di akhir tahun semua OPD berlomba-lomba saling menghabiskan anggaran. Ini guna menghindari penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

"Semua anggaran bisa dimaksimalkan secara baik. Jadi tidak di akhir tahun brojol begitu saja. Program seperti pertanian, perbaikan jalan, bantuan kepada masyarakat, yang seharusnya segera bisa dicairkan. Diharapkan secepat mungkin cair," tandas politisi asal Lamongan itu.

Dari data yang dihimpun, hingga pertengahan tahun masih ada 31 OPD yang serapan anggarannya di bawah 50 persen. Data yang berasil diperoleh, Badan Kepegawaian Daerah serapannya 38,04 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya 37,63 persen, RS Mata Masyarakat Surabaya 36,33 persen, Dinas Lingkungan Hidup serapannya 35,20 persen, Biro Pembangunan 32,32 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 29,43 persen, Dinas PU Bina Marga serapannya 29,36 persen dan RSY Karsa Husada Batu serapannya 22,85 persen.

Kemudian RSU dr Soedono Madiun serapannya 43,42 persen, Bakorwil Malang serapannya 43,08 persen, Bakorwil Jember serapannya 43,07 persen dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42,92 persen. Lantas Dinas Perhubungan serapannya 41,79 persen dan Dinas Perkebunan 40,74 persen.

Ada juga, lanjutnya, beberapa OPD masih ada yang terkendala kegiatan penyusunan perencanaan dan pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun angaran yang sama. Ini sangat berpengaruh pada proses pengadaan pengerjaan fisik yang mundur menunggu selesainya proses penyusunan perencanaan.

"Rata-rata anggaran dilakukan pada belanja tidak langsung.. Sebagian lagi belanja langsung. Untuk belanja langsung masih banyak program yang dikerjakan pihak ketiga yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan," ujar Sekertaris Daerah Provinsi Jatim Achmad Sukardi, belum lama ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News