Pemprov Jatim Alokasikan Anggaran Belanja Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Minimnya kepedulian kepala daearah, baik wali kota/bupati di Jawa Timur memaksa Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja kesehatan bagi masyarakat miskin (Behatmaskin) lewat APBD Jatim sebesar Rp 35 miliar. Anggaran tersebut dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tidak ter-cover oleh BPJS.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan jika wali kota dan bupati peduli kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, maka Pemprov tidak mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim untuk belanja kesehatan untuk masyarakat miskin. Sebaliknya, Pemprov Jatim akan mendorong rumah sakit milik Pemprov Jatim untuk menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) murni.

"Barangkali ini yang menjadi pemikiran kami untuk mengalokasikan anggaran belanja kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan RS milik Pemprov diberlakukan BLUD murni jika puskesnas dan RS milik kab/kota se Jatim dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing kepala daerah," papar politisi asal Partai Demokrat, Selasa (22/8).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, saat ini hanya RSUD dr Soetomo yang melaksanakan BLUD murni. Hal ini tercermin adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara, tujuh RS lainnya belum bisa karena sejak awal Gubernur Jatim, Soekarwo meminta RS milik Pemprov Jatim tidak menolak pasien, artinya misi sosial dikedepankan.

"Karena misi sosial yang dikedepankan, maka untuk sejumlah RS milik Pemprov Jatim menjadi BLUD murni perlu bertahap. Tapi memang kuratif dan preventif harus dimaksimalkan agar jumlah masyarakat yang sakit dapat ditekan semaksimal mungkin,” urai politisi asal kota Malang ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) ini mengungkapkan, jika ada penurunan anggaran untuk belanja kesehatan untuk masyarakat miskin dari Rp 50 miliar menjadi Rp 35 miliar untuk 2017 ini. Penurunan ini karena anggaran Rp 50 miliar (2016) tidak terserap semuanya.

"Karena itu dalam 2017 ini dilakukan pengurangan. Selain Komisi E mendorong seluruh RS milik Pemprov Jatim menjadi BLUD murni. Hal ini sebagai upaya tidak membebani APBD Jatim," papar politisi yang akrab disapa Pak Dokter itu. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News