Mensos saat menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. foto: SUWANDI/ BANGSAONLINE
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa resmi melaunching dan menyerahkan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun anggaran 2017 untuk Kabupaten Tuban di Pendopo Kridho Manunggal, Senin (21/05).
Di hadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tamu yang hadir, Khofifah menyampaikan bahwa Tuban menjadi salah satu dari 200 kabupaten lainnya di Indonesia yang menerima bantuan sosial non-tunai PKH yang merupakan prioritas Kemensos saat ini. Alasan pencairan bantuan melalui non-tunai, kata Khofifah, karena lebih efisien dan tidak ribet.
BACA JUGA:
- Khofifah Blak-blakan Tak Setuju Jika Kemensos dan KemenPPA Digabung di Kabinet Prabowo-Gibran
- Human Capital Index Jadi Pengukur Kinerja Pemerintah, Khofifah Ajak Pihak Terkait Bersiap
- Bupati Kediri Gelar Halal Bihalal Bareng Masyarakat di Pendopo Panjalu
- Khofifah Sapa Pilar Sosial Jatim: Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana Kunci Pengentasan Kemiskinan
Dalam penyaluran nontunai ini, tiap-tiap KPM akan mendapat bantuan sebesar Rp.1.890.000,- per tahun yang akan diterimakan dalam 4 kali.
“Insya Allah bantuan nontunai ini digunakan dalam jangka panjang,” ungkap wanita yang juga Ketua Muslimat ini.
Saat ini, lanjut Khofifah, bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur pada 2017 mencapai Rp 6 triliun. Nominal itu meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 4,83 triliun.
Sedangkan, untuk bantuan PKH, Khofifah merincikan di Jawa Timur terdapat 500.848 KPM yang masih menggunakan sistem tunai dengan total bantuan sebesar Rp 946.602.720.000,-. Sedangkan untuk nontunai, ada sebanyak 598.306 KPM PKH dengan bantuan Rp.1.130.798.340.000,-.
Adapun untuk bantuan rastra sebanyak 2.742.633 jiwa dengan anggaran sebesar Rp.3.761.795.422.800,- dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) kepada 147.296 keluarga dengan anggaran Rp.194.430.720.000. Sehingga total semuanya adalah Rp 6.033.627.202.800.
“Bansos PKH untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Diharapkan dengan bantuan ini mampu memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein yang hadir dalam acara tersebut berterimakasih atas perhatian Pemerintah Pusat terkait program PKH ini. Kata dia, program ini selaras dengan program Pemkab Tuban yang tahun fokus pada penanganan kemiskinan yang masih cukup tinggi.
Di Kabupaten Tuban sendiri saat ini tercatat ada 41.566 KPM PKH. Namun untuk penyaluran tahap 1 tahun 2017, akan diberikan kepada 21.809 KPM yang tersebar di 8 kecamatan yaitu Soko, Semanding, Tuban, Plumpang, Palang, Rengel, Merakurak dan Bancar.
“Alhamdulillah kami bersyukur bahwa selama berjalannya program PKH di Kabupaten Tuban dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaannya,” ujar Wabup.
"Pemkab menyadari bahwa PKH ini sangat penting dan berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM. Saya optimis bahwa program ini paling relevan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Tuban. Sehingga, KPM diharapkan dapat memanfaatkan bansos sebaik mungkin, optimalkan sesuai kegunaannya, terutama pendidikan dan kesejahteraan keluarga," katanya.
“Kami harap bantuan itu digunakan yang baik, jangan sampai digunakan untuk hal lain yang tidak perlu,” terangnya. (wan/rev)
