Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah saat mendampingi Komisi B studi banding ke Kabupaten Salatiga, Jateng. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Dalam kunjungan ke Kabupaten Salatiga, lanjut Nur Saidah, Komisi B mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Diceritakan Nur Saidah, pemerintah daerah di sana membuat kebijakan program "kartu tani".
"Fungsi kartu tani untuk membeli pupuk, obat-obatan dan kebutuhan pertanian lain. Nah, dalam masing-masing kartu tani yang dimiliki para petani di Salatiga, sudah tercatat (terdata) luasan lahan yang dimiliki oleh petani bersangkutan. Sehingga, bisa terdeteksi kebutuhan pupuk petani dalam satu kali tanam berapa, termasuk obat-obatan," terangnya.
"Sehingga, kebutuhan pupuk dan lainnya di saldo masing-masing petani bisa terdata dengan baik," sambugnya.
Masih kata Nur Saidah, Pemerintah Kabupaten Salatiga hingga saat ini telah menerapkan program kartu tani di 22 desa. Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan atensi besar terhadap program kartu tani tersebut.
Nur Saidah berharap, program bagus untuk melindungi petani tersebut bisa diterapkan di Kabupaten Gresik. Untuk itu, DPRD Gresik akan berkoordinasi dengan Bupati Sambari Halim Radianto, terlebih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani pertanian, yakni Diseperta (Dinas Pertanian).
"Nantinya, kalau program tersebut digolkan DPRD dan Pemkab Gresik, payung hukum untuk pelaksanaan program tersebut bisa dengan Perda (peraturan daerah). Atau cukup dengan Perbup (peraturan bupati)," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
