‎PDIP Minta Pemkab Lakukan Evaluasi Pasca Mutasi Ratusan Pejabat

‎PDIP Minta Pemkab Lakukan Evaluasi Pasca Mutasi Ratusan Pejabat Lancur Susanto

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Kebijakan mutasi ratusan pejabat lingkup Pemkab Pacitan seiring diberlakukannya Perda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru beberapa waktu lalu menuai tanggapan beragam dari lembaga legislatif. Di antara mereka, masih terdapat pro kontra terkait mutasi ini.

Ketua Komisi I (Bidang Aparatur Pemerintahan) DPRD Kabupaten Pacitan, Heru Setianto, berharap agar secepatnya bupati bisa melakukan evaluasi atas kebijakan memutasi ratusan pejabat tersebut. "Paling tidak dalam waktu enam bulan ke depan, segera dilaksanakan evaluasi," kata legislator berbasiskan PDIP ini, Selasa (3/1).

Menurut wakil rakyat Dapil Kecamatan Ngadirojo-Sudimoro ini, kebijakan mutasi di penghujung tahun lalu lebih mengarah ke pengukuhan atau penetapan seiring adanya perubahan SOTK. Sehingga nuansa keprofesionalan kinerja sesuai bidang keahlian yang dimiliki masing-masing pejabat belum begitu kentara. Untuk itu ia menyarankan ada evaluasi.

"Jadi tidak asal memutasi, namun juga harus dipertimbangkan aspek keprofesionalan kinerja masing-masing aparatur," tegasnya pada wartawan.

Pendapat berbeda dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pacitan, Lancur Susanto. Dalam keterangan persnya, sebagai fraksi pendukung pemerintah, dia menegaskan Partai Golkar tidak akan mensoal sesuatu hal di balik kebijakan memutasi pejabat.

"Apakah itu bermuatan like or dislike, atau lebih mengedepankan the right man on the right place, itu bukan sesuatu hal yang patut dipermasalahkan. Yang terpenting, bagaimana dengan kebijakan mutasi itu akan menghasilkan output kinerja yang lebih baik. Terlebih, momentumnya bertepatan dengan pergantian tahun," ‎tegasnya, secara terpisah.

Lancur menyadari, di balik semua kebijakan, pasti terselip kepentingan. Baik itu kepentingan organisasi yang berorientasi pada profesionalisme kinerja atau kepentingan-kepentingan lain. "Kami tidak akan mempermasalahkan itu (kepentingan, Red). Wajar, di setiap kebijakan pasti ada kepentingan. Namun yang paling mendasar, para pejabat yang dimutasi segera menyesuaikan diri dengan bidang tugasnya yang baru. Sehingga kinerja organisasi akan berjalan lebih baik dari hari kemarin. Fraksi Partai Golkar selalu mendukung kebijakan pemerintah," tutur wakil rakyat Dapil Kecamatan Nawangan-Bandar ini. (yun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO