Nurhamim, Ketua DPD Partai Golkar Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sebuah tata kelola pemerintah dianggap baik dan sukses, kalau seorang pemimpin sudah memporsikan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan sektor pembangunan. Sehingga, masyarakat merasa nyaman dengan pemimpin mereka.
Hal itu lah yang tengah diprogramkan oleh Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, salah satu figur yang mulai diorbitkan oleh masyarakat songsong pesta demokrasi Pilkada Gresik 2020, yang masih akan dihelat lima tahun mendatang.
"Itu harus. Sebagai pemimpin harus cerdas untuk bisa membuat masyarakat yang dipimpin menjadi nyaman. Sehingga, masyarakat sangat mendukung roda pemerintahan," kata ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim kepada bangsaonline.com, Rabu (5/10).
Menurut ia, banyak cara yang bisa dilakukan seorang pemimpin untuk mewujudkan semua itu. Di antaranya, saat pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah). Seorang pemimpin harus cerdas dan jelih dalam membagi porsi anggaran untuk perbaikan suatu daerah.
Setidaknya, seorang pemimpin harus berpedoman terhadap asas dasar yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.Sedikitnya, tandas Nurhamim, ada 3 asas dasar yang harus dilakukan. Pertama, asas keadilan. Kedua, asas transparansi. Dan ketiga, asas keberpihakan kepada masyarakat.
"Jangan sampai Gresik yang kaya raya ini, angka pengangguran masih tinggi dan banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan," jelas mantan Wakil Ketua DPRD Gresik ini.
Karena itu, lanjut Nurhamim, Kabupaten Gresik ke depan tata kelolanya harus dimanaj betul. Tata kelola dimaksud, tata kelolah pelayanan publik, utamanya pelayanan dasar kepada masyarakat, investasi yang masuk, suporting dana APBD untuk menunjang ekonomi kerakyatan agar porsi pertumbuhan ekonomi stabil dan tidak didominasi oleh usaha besar.
"Sehingga, pertumbuhan benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat alias pertumbuhan ekonomi tidak semu, karena hanya dinikmati oleh sekelompok orang," terangnya.
