Ramadhan Pohan
"Ini cuma ada donatur minta ganti rugi kalah Pilkada saya. Dia kasihnya ke teman istri saya, padahal saya nggak perintah utang, juga nggak terima uang sepeserpun dan tak ada perjanjian utang piutang antara saya dengan mereka atau siapapun," katanya.
Ramadhan mengaku semua keterangan yang dibutuhkan telah ia berikan ke pihak kepolisian. Maka dari itu, ia mengaku heran telah disebut melakukan penipuan.
"Orang melapor haknya. Saya dalam posisi membantahnya dan minta bukti-bukti. Sudah saya sampaikan dalam pemeriksaan polisi lalu. Ini ada orang mau memeras saja, dengan menyebarkan info bohong. Saatnya saya akan kasi keterangan lagi ke polisi,"paparnya.
Namun demikian, Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan koleganya, sesama politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, sering dikejar penagih utang atau debt collector sejak kalah dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun lalu. Meski begitu, kata Ruhut, Ramadhan pernah berterus terang kepadanya tidak pernah merasa berutang kepada siapa pun.
Menurut Ruhut, Ramadhan ditagih oleh penyandang dananya saat maju pemilihan Wali Kota Medan. "Dia kalah, disuruh bayar utang," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/7). Anggota Komisi Hukum DPR ini mendapat informasi dari Ramadhan jika bantuan dana yang diterimanya tidak disertai dengan pernyataan tertulis.
"Dia bilang begini bang tolong bantu aku, kenapa? Saya dikejar debt collector padahal saya tidak puya utang. Maka itu saya selalu mengingatkan kepada kader Demokrat jangan bermain api. Ini yang melaporkan adalah tim suksesnya, sudah kalah jadi lah hutang itu kan ceritanya," imbuhnya.
Ia mengatakan partainya tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menimpa Ramadhan. Dia mengatakan sudah ada pakta integritas yang diteken kader Demokrat. Bila menghadapi masalah pribadi, diselesaikan tanpa intervensi partai.
Partai Demokrat menegaskan tidak ikut campur di kasus itu. Menurut Ruhut Sitompul, bantuan hukum untuk Ramadhan Pohan masih menunggu arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bisa saja ada tim hukumnya, Pak Amir (Syamsuddin) misalnya. Tetapi kami tetap menunggu arahan dari Pak SBY," ujar Ruhut.
Ruhut mengatakan, karena bukan kasus terkait tindak pidana korupsi, kemungkinan besar Demokrat akan memberikan bantuan hukum.
"Kemungkinan besar bisa jadi ada bantuan hukum, ini kan bukan korupsi. Meski dia bukan anggota DPR tetapi dia wakil sekjen kami, kami tunggu arahan saja lah," ujar Ruhut.
Namun, Waketum PD Syarief Hasan secara tegas menyatakan, masalah tersebut merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan.
"Itu persoalan pribadi dia. Silakan penegak hukum proses sesuai prosedur, secara pofesional dan transparan. Tidak ada kaitan dengan Partai Demokrat," kata Waketum PD Syarief Hasan.
Polda Sumut menyebut Ramadhan menipu korban dengan menjanjikan cek kosong. Syarief menegaskan bahwa Ramadhan harus mengikuti proses hukum.
"Semua harus tunduk hukum. Itu urusan pribadi dia," ujar Syarief.(tic/det/mer/kcm/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
