Anggota Banggar, Mujid Riduan. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
"Evaluasi kinerja triwulan nanti, kami juga akan merujuk evaluasi tahun sebelumnya. Sebab, pada waktu itu banyak diketemukan SKPD yang sudah diberikan kesempatan mendapatkan porsi anggaran besar, namun mereka kurang bisa maksimal dalam menggunakan anggaran yang didapatkan. Terbukti, serapan anggaran SKPD tersebut untuk menjalankan kegiatan/program sangat rendah. Bahkan, ada pos anggaran yang nol persen penyerapannya," papar ketua FPDIP DPRD Gresik ini.
DPRD kata Mujid, tidak ingin anggaran yang sudah dialokasikan di masing-masing SKPD tidak bisa dijalankan 100 persen, atau bahkan tidak bisa dijalankannya.
Sebab, anggaran yang telah dialokasikan tersebut untuk membiaya program untuk kepentingan masyarakat. Mulai program pembangunan sarana fisik seperti jalan, jembatan, sarana irigasi, lembaga pendidikan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah dan lainnya.
Juga anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM (sumber daya masyarakat) dan lainnya. "Program yang sudah dialokasikan anggaran oleh DPRD itu telah dinantikan masyarakat. Jika program tersebut tidak terwujud kan kasihan masyarakatnya," paparnya.
Evaluasi kinerja, serapan anggaran dan pendapatan dari masing-masing SKPD penghasil tersebut juga dimaksudkan untuk mencari tahu apa kendala yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam menjalankan kegiatan, capaian kegiatan dan serapan anggaran.
Sehingga, kalau diketemukan persoalan yang dihadapi, maka DPRD bisa membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD. "Kalau mereka menghadapi kendala, maka bisa dibicarakan dengan DPRD untuk mencari jalan keluarnya," katanya.
Ditambahkan Mujid, idealnya memasuki penggunaan anggaran di triwulan pertama atau bulan April 2016, serapan anggaran di masing-masing SKPD sudah mencapai minimal 10-15 persen.
Mengapa 10-15 persen, karena di awal-awal bulan rata-rata SKPD baru lakukan perencanaan. Terlebih, SKPD yang menangani kegiatan fisik seperti DPU (Dinas Pekerjaan Umum).
"DPRD tidak ingin SKPD rendah dalam serapan anggaran di APBD 2016. Sehingga, banyak anggaran tidak terserap dan menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Karena tingginya angka SILPA bukan merupakan indikator suksesnya program/kegiatan," pungkas Mujid. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
