Pansus Kode Etik DPRD Gresik saat berguru ke Biro Hukum Depdagri. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Sebab, banyak pasal yang dianggap penafsirannya dan pelaksanaannya masih bias. Sehingga, pasal-pasal tersebut terlihat kurang bisa bertaring untuk menjerat anggota DPRD Gresik yang dinggap dan terbukti melakukan pelanggaran.
Karena itu, Pansus Kode Etik ini bekerja untuk merubah pasal-pasal yang dianggap lemah tersebut. "Nah, kedatangan kami ke Depdagri ini untuk konsultasikan soal itu," tutur politisi senior PKB ini.
Zulfan menyatakan, ada beberapa pasal di Kode Etik DPRD Gresik yang perlu dilakukan revisi. Kemudian, pasal penggantinya dibuat lebih spesifik.
Sehingga, bunyi dalam pasal-pasal tersebut objek yang dimaksud jelas. Sebagai contoh, pasal di Kode Etik DPRD yang mengatur soal anggota DPRD dilarang berkunjung ke tempat hiburan seperti karaoke, bar, warung remang dan lainnya. Nah, dalam pasal tersebut tidak tersurat larangan tersebut dalam tataran apa.
"Kalau kedatangan anggota DPRD Gresik ke tempat-tempat hiburan itu kapasitasnya tugas kedewanan menjalankan fungsi pengawasan seperti sidak masak dilarang," tukas mantan Ketua DPRD Gresik periode 2009-2014 ini.
Makanya, larangan-larangan bagi anggota DPRD Gresik yang masih bias dalam Kode Etik lama itu perlu penyempurnaan, diperlukan revisi. "Kami akan buat Kode Etik DPRD Gresik yang baru ini benar-benar bisa dijalankan dengan maksimal," terangnya.
Zulfan menambahkan, setelah Pansus Kode Etik lakukan konsultasi ke Biro Hukum Depdagri, masih ada satu agenda kunjungan yang bakal dilakukan oleh Pansus. Yaitu, study banding ke DPRD Semarang.
Pansus merencanakan belajar ke Semarang, karena DPRD di sana sudah memiliki Kode Etik yang bagus. Kode Etik DPRD Semarang dijalankan dengan baik. Kode Etik DPRD Semarang bisa berjalan efektif dan mampu menjerat oknum anggota DPRD disana yang terbukti melanggar. " Kami ingin belajar resepnya seperti apa," pungkas Zulfan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
