SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Pengelolaan taman kembali disorot oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Kali ini legislatif menilai maraknya pengunjung yang melakukan tindakan mesum di area taman karena kurang tegasnya dari personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak peraturan daerah (Perda).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sampang Aulia Rahman meminta untuk meminimalisir tindakan yang berbau mesum. Ia meminta agar penjagaan di area taman kota lebih diperketat lagi. Bahkan meminta agar penegak Perda tersebut berjaga selama 24 jam penuh.
BACA JUGA:
- Sidak ke Puskesmas Batulenger, Komisi IV DPRD Sampang Temukan Fakta Baru
- Pemotongan Gaji GTT di Sampang, Ketua DPRD Minta Polisi Tetap Tangani Kasus Meski Laporan Dicabut
- Dewan dan DPUPR Sampang Cek Kerusakan Embung di Kedungdung, Perbaikan Belum Bisa Dipastikan
- Otak Atik Pj Kades di Akhir Masa Jabatan, Sekretaris Komisi I DPRD Sampang: Politik Bupati Terbaca
"Kami sering mendapat laporan dari masyarakat jika taman kota di depan Kantor Bupati itu, sering dijadikan tempat mesum. Seharusnya ada penjagaan penuh dari Satpol PP," tegasnya, Minggu (6/12).
Aulia menambahkan, penjagaan dari Satpol PP diharapkan dapat meninimalisir aktivitas mesum dari pengujung. Juga sebagai upaya untuk menjaga tanaman maupun fasilitas yang ada di area taman kota. Sebab, sering kali ditemukan adanya sejumlah kerusakan fasilitas salah satunya penyebabnya karena ulah tangan usil dari pengunjung.
"Kinerja Satpol PP selama ini kurang maksimal, malah terkesan membiarkan ketika ada yang sengaja merusak fasilitas taman, parahnya lagi aktivitas yang berbau mesum dibiarkan tanpa ditindak tegas," tutur dia.
Terpisah, Kasatpol PP Sampang Hamdani berdalih, pihaknya sudah sering melakukan pemantauan dan penjagaan. Hanya saja dalam melakukan penjagaan berdasarkan jam kerja kantor.
"Pemantauan di area taman kota sudah sering kami lakukan, akan tetapi sifatnya terbatas, yakni sampai pukul 11 siang," jelas dia.
Terkait permintaan dari Komisi III agar Satpol PP berjaga 24 jam, pihaknya belum bisa memastikan. Mengingat terlebih harus melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.
"Karena taman kota berada dalam kewenangan BLH, otomatis untuk melakukan penjagaan taman kami harus berkordinasi dulu, apalagi dalam melakukan penjagaan taman kami masih kekurangan personel," pungkas dia. (jas/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
