Antrean warga di salah satu pangkalan LPG di Kabupaten Tuban
TUBAN,BANGSAONLINE.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana memastikan penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram tetap berjalan bertahap dan terkendali di tengah kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan distribusi dilakukan melalui jaringan agen dan pangkalan resmi, dengan pengawasan bersama pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta para agen agar penyaluran tepat sasaran.
Dalam menjaga stabilitas harga, Pemkab Tuban memberi perhatian khusus pada praktik penjualan di lapangan. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp18.000 di tingkat pangkalan.
Pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi untuk mencegah penyimpangan maupun kenaikan harga di luar ketentuan.
"Para agen kami perbolehkan menjual langsung kepada masyarakat. Bukan kita meniadakan pengecer-pengecer ya, tapi artinya kan pangkalan itu juga menjadi fokus kami dalam pendistribusian LPG," ujarnya, Rabu (8/04/2026).
Selain itu, Budi mengungkapkan saat ini terdapat 32 agen dengan total 1.386 pangkalan yang tersebar di Kabupaten Tuban. Pangkalan tersebut memiliki kewenangan menyalurkan hingga 90 persen kuota langsung kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai laporan yang berkembang, ia menekankan pentingnya penyampaian informasi secara utuh dan tidak sepihak. Koordinasi antara agen, pangkalan, dan pemerintah dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Lebih lanjut, Pemkab Tuban akan terus menggencarkan sosialisasi melalui camat dan pemerintah desa guna memberikan pemahaman yang tepat sekaligus mencegah kepanikan masyarakat terkait isu ketersediaan LPG.
"Kami dari pemerintah daerah bersama Pertamina telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar distribusi LPG bersubsidi tetap aman dan terkendali," tandasnya.
