Sebuah truk saat melewati portal di Jembatan Luwihaji
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro menegaskan tidak ada pungutan liar (pungli) terkait keberadaan portal di Jembatan Luwihhaji, menyusul isu yang beredar di media sosial.
Pemasangan portal tersebut murni untuk pengamanan infrastruktur, bukan untuk kepentingan di luar ketentuan.
Jalan dan jembatan kabupaten dinilai perlu dilindungi dari kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih yang berisiko mempercepat kerusakan serta membahayakan pengguna jalan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Wely Fitrama menjelaskan, portal dipasang sebagai pembatas kendaraan sesuai kelas jalan.
“Keberadaan portal hanya berfungsi sebagai pembatas kendaraan sesuai kelas jalan. Tidak ada dasar hukum untuk penarikan biaya dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan pungutan, itu jelas tidak dibenarkan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Menurut Wely, portal tersebut diperuntukkan bagi kendaraan yang melintas di jalan kelas III. Pembatasan dilakukan secara preventif agar konstruksi jembatan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Menindaklanjuti informasi yang beredar, Dinas Perhubungan (Dishub) segera berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Ngraho serta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik di lapangan yang merugikan pengemudi atau melanggar aturan hukum.
