Tinjau Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto, Gubernur Jatim Komitmen Ringankan Beban Masyarakat

Tinjau Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto, Gubernur Jatim Komitmen Ringankan Beban Masyarakat Gubernur Jatim,Khofifah Indar Parawansa saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempol Kerep

MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan peninjauan ke Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempol Kerep, Kecamatan Gedeg, Selasa (22/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 8.494 dari total 80.018 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa setiap desa dan kelurahan di Jawa Timur kini telah memiliki koperasi merah putih berbadan hukum.

Khofifah mengungkapkan bahwa dari 103 KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih) yang telah dinyatakan siap beroperasi secara nasional, sebanyak 23 unit berada di Jawa Timur.

“Insyaallah, Jawa Timur tidak hanya terdepan dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal percepatan peralihan menjadi koperasi berbadan hukum,” tegasnya.

Salah satu koperasi yang baru saja diluncurkan di Gempol Kerep ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang komprehensif. Fasilitas tersebut antara lain klinik, apotik, penyediaan LPG, serta produk-produk pupuk dan logistik lainnya.

Ide besar yang diusung adalah memutus mata rantai pasok melalui kemudahan distribusi kebutuhan pokok. 

Seperti minyak goreng, gula, elpiji 3 kilo, serta obat-obatan yang lebih murah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

Khofifah juga menyoroti pentingnya sistem administrasi keuangan yang handal guna mendukung koordinasi dengan Bulog, Pertamina, dan distributor pupuk.

“Sistem pembayaran yang berbeda-beda menuntut adanya pendampingan melalui tim administrasi keuangan yang kompeten. Jika pencatatan bisa dilakukan secara otomatis melalui aplikasi dalam laptop, proses administrasi akan jauh lebih mudah,” ujar Khofifah.

Lebih lanjut, ia mencontohkan penerapan sistem pencatatan terhadap kebutuhan warga di lahan pertanian seluas 30 hektar. Data kebutuhan seperti pupuk urea, NPK, dan ponska, serta stok LPG 3 kilo, telah diintegrasikan dalam sistem. Dengan demikian, informasi stok dan penjualan dapat langsung terlihat, seperti misalnya penjualan 100 tabung LPG, terjual 90 tabung, yang tersisa 10 unit.

Kebijakan dan inovasi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memutus mata rantai pasok demi meringankan beban masyarakat.

“Kita terus melakukan improvement dari semua koperasi desa dan kelurahan. Langkah ini diyakini akan memudahkan akses kebutuhan pokok dan mendekatkan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (dev/van)