Prevalensi Stunting Terbaik Pertama di Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Pemprov Jatim

Prevalensi Stunting Terbaik Pertama di Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Pemprov Jatim Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Upaya Pemprov Jatim dalam menurunkan angka prevalensi berbuah manis. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes pada 26 Mei 2025, prevalensi di Jawa Timur turun signifikan menjadi 14,7 persen, dan merupakan yang terbaik kedua nasional setelah Bali.

Gubernur menegaskan, Pemprov Jatim memang konsen untuk terus menurunkan angka sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Alhamdulillah, prevalensi kita turun signifikan dari yang sebelumnya 17,7 persen di 2023. Dan bahkan kita ini jadi yang terbaik kedua nasional dan terbaik pertama se-Pulau Jawa. Tentu ini prestasi membanggakan semua elemen strategis Jawa Timur yang telah bekerja keras kolaboratif," ucapnya, Rabu (28/5/2025).

“Namun yang kami pastikan upaya kita tidak akan berhenti dan semakin semangat untuk mewujudkan tidak ada kasus baru (zero ) di Jawa Timur,” imbuhnya.

Berdasarkan data SSGI, Jawa Timur menjadi terbaik kedua setelah Bali yang memperoleh angka 8,7 persen. Berdasarkan data SSGI 2024 yang sudah dirilis, terdapat 22 kabupaten/kota atau sebanyak 70,96 persen yang mengalami penurunan dan 9 kabupaten/kota atau sebanyak 29,04 persen yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2023.

Hal ini, kata , merupakan wujud nyata dari berbagai intervensi Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah, serta berbagai organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Unicef serta institusi pendidikan. Dengan begitu, capaian ini merupakan hasil dari sinergitas banyak pihak terkait.

"Kita berkolaborasi dengan banyak sekali lintas sektor, mitra pemerintah, dan mitra pembangunan. Semua yang terlibat harus diapresiasi karena pemerintah tidak bisa menjalankan ini sendiri, harus digerakkan di semua lapisan masyarakat," ujarnya.

Intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim selama ini meliputi program perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, dan adanya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan.

Meski begitu, mantan Menteri Sosial ini tidak menampik bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Sehingga, penurunan angka ini dapat memotivasi dan membuka jalan ke penurunan yang lebih signifikan di masa depan.

"Target kita tentu tidak akan lagi ada anak-anak di Jawa Timur. Setiap keluarga, setiap anak, berhak mendapatkan hidup yang layak di mana mereka bisa bertumbuh kembang secar normal dan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia. Inilah esensi dari visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO