JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ekonomi guna membahas kelanjutan proyek kereta cepat (High Speed Train).
Menteri yang dipanggil adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pemanggilan ini dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Terlebih lagi, Rini Soemarno bersama perwakilan dari direksi BUMN Konstruksi menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke China, yang disinyalir sebagai tindak lanjut pengerjaan proyek kereta api cepat dengan menggunakan garapan China.
Sebelumnya, Jokowi sudah menolak proposal proyek kereta cepat dari Jepang dan China. Saat ini diserahkan kepada BUMN dan dilakukan secara business to business (b to b).
Usai dipanggil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, sebagai regulator kereta cepat, pihaknya tinggal menunggu hasil kajian dari konsorsium BUMN yang tengah melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS).
Hal ini tentu akan dilihat dari berbagai aspek. "Ya regulasi tinggal saya, cocok apa enggak cocok, penuhi syarat atau enggak," kata Jonan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Jonan menambahkan, pada dasarnya pengerjaan proyek kereta api cepat akan tetap diserahkan kepada BUMN. Untuk itu, keputusan soal proyek kereta api cepat masih di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno, sebelum diputuskan oleh pihaknya.
"Dikembalikan ke BUMN, bisnis saja. Tanya bu Rini," sebutnya. Pokoknya, ini enggak ada urusan pemerintah dan APBN," tegas Jonan.
Namun, Jonan tidak memastikan apakah akan tetap menggarap kereta api cepat atau berkecepatan sedang. "Iya, enggak dibahas kecepatannya, ngomongnya baru pokok-pokok saja," tukasnya. (rzk/okz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
