Dalam kasus importasi garam dan daging sapi, menurutnya, KPPU mengendus keterlibatan perusahaan-perusahaan Australia yang jadi pemasok di Indonesia. "Itu soal kasus yang dari Australia, di luar itu, di sini banyak potensi perusahaan luar negeri yang usahanya diduga mengarah pada kartel," tutur Syarkawi.
Syarkawi mencontohkan, cross-border cartel bisa terjadi pada permainan bisnis di industri crude palm oil (CPO) antara perusahaan lokal dengan perusahaan negara tetangga.
"Indonesia dan Malaisya itu produsen CPO terbesar. Ada kecendrungan permainan harga pelaku kartel di kedua negara yang merugikan pemain kecil, seperti petani sawit,"papar dia.
Praktik kartel yang terjadi saat ini karena wewenang yang diberikan membuat KPPU kesulitan mengumpulkan bukti praktek tak sehat dalam dunia usaha tersebut.
"Apa yang kita lakukan itu penting buat negara, tapi negara seolah mengganggap tidak terlalu penting. Kalau di negara lain, usut kartel ini sampai melibatkan intelejen. Kaya di Israel, Mossad itu tugasnya juga pantau kalau ada kartel," ujar Syarkawi.
Dengan wewenang yang minim, kata Syarkawi, KPPU harus putar otak mengusut kartel bisnis yang ada saat ini. "Kita kan tidak boleh memeriksa dan menggeledah, yah makanya pinter-pinternya investigator kita di lapangan. Intelejen juga penting buat ungkap kartel, sapi saja kita sudah mulai usut sebenarnya dari tahun 2013," ungkapnya.
Syarkawi melanjutkan, terobosan paling realistis saat ini dalam membongkar bisnis tak sehat, adalah dengan kebijakan leniency policy atau membebaskan pelaku kartel dari hukuman jika bersedia menjadi wistleblower.
"Kita lagi mau pakai leniency di kartel. Kartel kan biasanya ada yang dirugikan, itu pemain yang kecil, walaupun dia juga sebenarnya ikut dalam kartel itu. Leniency ini strategi yang efektif, yang melapor tidak akan kita pinalti. Dari pengumpulan bukti juga lebih efektif dilakukan," pungkas dia. (dtf/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
