Ketua Komisi II, Wongso Negoro (kanan) saat memimpin hearing. Foto: SYUHUD/HB
Pria yang karib disapa Anha tersebut menilai potensi pendapatan 2024 harus kembali dihitung dan dicermati. Termasuk, belanja yang akan dijalankan jelang tutup tahun 2024.
"Belanja bantuan keuangan misalnya, belanja barang jasa, urgensitas pada belanja modal dan belanja pegawai, ini masih dicermati semua jika proyeksi pendapatan tidak tercapai, mana belanja yang akan dirasionalisasi," terangnya.
Disebutkan Anha, hingga memasuki akhir bulan Oktober 2024, pendapatan yang masuk baru kisaran 68 persen. Sehingga masih ada kisaran 32 persen target pendapatan yang belum masuk.
"Hingga bulan Desember masih ada potensi 21,2 persen. Saat ini kami konsen pada potensi yang 10,8% untuk diidentifikasi potensi dan catatan problemnya," tutur Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Senada, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dawam, menyampaikan pimpinan dewan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan AKD saat ini tengah mencari solusi agar defisit APBD tahun 2024 tidak terlalu besar.
Langkah yang dilakukan antara lain rasionalisasi sejumlah program yang telah ditetapkan pada APBD 2024 hingga APBD-Perubahan 2024.
"Untuk APBD 2024 kita rasionalisasikan sejumlah program sampai Desember, sehingga potensi defisit kita minimkan," katanya.
Saat ini, tambah Dawam, DPRD meminta Pemkab memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang masih berpeluang untuk digali.
"Pendapatan juga kita minta maksimalkan potensi-potensi yang ada dan belum tergali untuk menopang pembiayaan," pungkas anggota Fraksi Gerindra ini.
Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, menambahkan komisi yang dipimpinnya mulai Senin (21/10/2024) akan menggelar hearing dengan OPD mitra untuk evaluasi target pendapatan tahun 2024 dan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas platfom anggaran sementara (PPAS) tahun 2025.
"Ini tengah kami dalami OPD-OPD pendapatan. Capaian target PAD yang telah masuk, potensi yang belum masuk, dan proyeksi untuk pendapatan tahun 2025," terangnya.
Wongso menyatakan, evaluasi terhadap OPD penghasil dalam kerja-kerja pendapatan pada tahun 2024 juga sebagai pijakan untuk pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025.
"Mudah-mudahan pendapatan yang telah kami tetapkan tercapai," harap Wongso. (hud/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
