GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto, menyikapi gugatan sengketa pemilu presiden 2024 yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Setelah mencermati materi gugatan yang dilayangkan paslon 01 dan 03 ke MK dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2024, Fajar meyakini gugatan kedua paslon akan ditolak atau tak diterima oleh MK.
BACA JUGA:
- Antusiasme Pendaftar PPK di KPU Surabaya Tinggi, Tembus 525 Orang Sejak 2 Hari Dibuka
- Bawaslu Kota Batu Beberkan Langkah Tangani Politik Uang di Pemilu 2024
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah Optimis Prabowo-Gibran Menang
Ia menganalogikan PHPU hasil pemilu presiden 2024 di MK seperti pertandingan perlombaan catur, tidak lebih dari perebutan kepastian juara 2 dan 3.
"Artinya apa, PHPU kali ini adalah bentuk perjuangan menekan jumlah hasil pilpres yang telah diumumkan resmi KPU RI agar upaya paksa perolehan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turun di bawah 50 persen, dan akhirnya masuk klasifikasi pertandingan 2 putaran. Ini dasarnya pasal 5 huruf a Peraturan Mahkamah Konstutusi (PMK) nomor 4 tahun 2023," bebernya.
Ia menjelaskan bahwa setiap keberatan dan protes atas setiap kebijakan keputusan pihak penyelenggara pemilu sudah sangat gamblang dan terang benderang diatur dalam perundangan yang berlaku.
Fajar pun lantas menjelaskan seputar pokok- pokok penyelesaian sengketa/pelanggaran pemilu;
Pertama, upaya hukum atas penolakan terhadap pengumuman hasil pemilu oleh KPU sudah disediakan oleh aturan main berupa peraturan perundangan yang berlaku untuk itu. Semua mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap jalanya proses pemilu mulai pendaftaran bacalon sampai calon haruslah memenuhi dari segi syarat formil maupun materiilnya.
Khusus capres-cawapres, kata Fajar, KPU telah melakukan verifikasi sesuai tahapan yang diamanatkan oleh Pasal 230 s/d Pasal 238, UU nomor 7 tahun 2017 dan/atau Perpu nomir 1 tahun 2022 tentang pemilu dan aturan lain yang bertalian dengan teknis yang disediakan untuk itu, termasuk PMK nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
