Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Jadi ada hal yang memang harus dilakukan koreksi dan evaluasi bersama tentang cara-cara untuk bisa memastikan bahwa anggaran kita bisa terealisasi secara lebih cepat, lebih cermat dan lebih tepat," tuturnya.
"Evaluasi dan koreksi perlu dilakukan agar setiap rupiah yang kita belanjakan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat terutama hal-hal terkait dengan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan penurunan stunting sehingga manfaat dirasakan masyarakat luas," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Taukhid, menyampaikan proses penyerahan DIPA dan TKD melalui proses yang cukup panjang. Pada tanggal 29 November 2023 telah diserahkan DIPA Kementerian/Lembaga dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden RI di Istana Negara.
"Dilakukan menggunakan proses digitalisasi perencanaan penganggaran melalui proses penandatanganan DIPA secara elektronik yang menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI," ucapnya.
Disebutkan Taukhid, jumlah DIPA tahun anggaran 2024 sebesar 1.317 Satuan Kerja atau turun sebanyak 27 DIPA dibandingkan TA 2023 sebanyak 1.344 DIPA. Sedangkan secara total, Alokasi Belanja K/L di Jatim TA 2024, menurutnya tumbuh sebesar 11,04% dibandingkan TA 2023. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada jenis Belanja Modal (19,04%).
"Pada tahun 2024, Proporsi Belanja K/L di Jatim sebesar 4,48% dari Belanja K/L secara Nasional. Meningkat dibandingkan proporsi pada tahun anggaran 2023 per 1 Januari 2023 sebesar 4,40%," katanya.
Selanjutnya untuk alokasi belanja K/L di Jatim 2024 terbesar pada jenis Belanja Pegawai (45,90%). Sedangkan untuk belanja Kementerian terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan (20,95%).
Postur anggaran pada 2024 disusun berdasarkan pendapatan sebesar Rp2.802,29 triliun dan belanja sebesar Rp3,325,12 triliun. Dari anggaran tersebut, alokasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jatim ditargetkan sebesar Rp129,31 triliun (6,63% dari total alokasi non BA BUN) hingga Rp148,26 triliun (4,46%).
Sementara untuk triliun tahun 2024 sebesar Rp80.39 triliun atau meningkat 2,75% bila dibandingkan dengan TKD 2023 sebesar Rp78,24 triliun.
"Memang anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sangat penting, mengingat Bu Gubernur sedang gencar-gencarnya melakukan percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting pengendalian inflasi dan peningkatan investasi," urai Taukhid.
Di akhir acara, dilakukan penyerahan 16 penghargaan oleh Gubernur Khofifah didampingi Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur dengan kategori satuan kerja berkinerja terbaik, satuan kerja kewenangan dekonsentrasi/ tugas pembantuan terbaik, bank mitra kerja berkinerja tinggi, pemerintah daerah berkinerja terbaik, kategori pemerintah daerah nondesa terbaik dan kategori prospektif good governance pengelolaan keuangan desa. (dev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
