Salah satu KPM BPNT memberikan bukti dugaan penyelewengan bansos kepada kepala PT Pos Sampang saat audiensi berlangsung. Foto: MUTAMMIM/ BANGSAONLINE
"Kalau memang PT Pos Sampang bekerja sama dengan pemerintah desa, lalu kenapa data itu ditemukan setelah dicek oleh warga," tambahnya.
Sementara Kepala PT Pos wilayah Sampang Sugiono mengatakan bahwa bantuan tidak bisa dicairkan oleh orang lain yang tidak terdaftar di Kartu Keluarga (KK) KPM. Hal ini sesuai dengan SOP yang berlaku di Kantor Pos sebagai penyalur bantuan.
"Kalaupun bukan KPM yang datang langsung ke ke Kantor Pos, bantuan itu tetap bisa dicairkan asalkan diwakili oleh keluarga dalam satu KK," ungkapnya.
Sugiono berdalih, bahwa ada perwakilan KPM yang datang ke Kantor Pos mengaku masih famili dari penerima bantuan, Sedangkan petugas pos tidak mengenali dan orang itu membawa persyaratan pencairan bantuan.
"Selama petugas pos tidak meneganalinya dan mengaku kalau yang mempunyai bantuan tersebut masih keluarga, maka petugas mencairkannya," katanya.
Dalam forum audiensi itu, Kepala Pos Sampang seakan menyalahkan karena kartu keluarga (KK) milik KPM dibawa oleh orang lain yang tidak dikenali oleh petugas pos.
"Selama petugas menyakini kalau orang yang datang ke pos mengaku keluarga KPM, maka bantuan itu tetap dicairkan," tegasnya. (tam/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
