Soal Undangan Media Gathering, Dua Divisi KPU Kota Surabaya Saling Lempar Tanggung Jawab

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dua divisi di KPU Kota Surabaya saling lempar tanggung jawab saat ditanya soal polemik undangan Media Gathering yang digelar Kamis (3/9) ini. Keduanya yakni Subairi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta Soeprayitno, Divisi Hukum dan Pengawasan.

Meski sama-sama berlatarbelakang dari media, namun baik Subairi maupun Soepryitno, sering kali tidak sejalan dalam hal memberikan keputusan. Hal ini dinilai rawan menimbulkan kesalahpahaman bagi awak media.

Seperti yang dialami bangsaonline.com saat diundang dalam Media Gathering tentang tahapan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 yang digelar di lantai tiga kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Kamis (3/9).

Dalam acara tersebut, bangsaonline.com tidak dimasukkan list undangan sebagai media resmi berplatform online. Padahal kapasitas bangsaonline.com diakui sebagai media berlegalitas, baik dari pemerintah dan organisasi keprofesian wartawan. Bangsaonline.com juga sejatinya sudah masuk dalam media center KPU Kota Surabaya.

Namun saat KPU Kota Surabaya menggelar gathering dan launching event terkait Pilwali 2020, bangsaonline.com tidak tercantum dalam list undangan media. Padahal secara kuantitas, bangsaonline.com sering kali mempublish berita terkait perkembangan Pilwali Surabaya kepada masyarakat sebagai informasi.

Bangsaonline.com sempat mengklarifikasi hal ini ke Soeprayitno dan Subairi, namun mendapat jawaban yang terkesan dipingpong. Baik Soeprayitno dan Subairi saling tunjuk sebagai penanggujawab acara.

Soeprayitno mengaku hal pencatatan media bukan ranahnya, karena dirinya hanya sebatas teknis terkait pembicara tahapan pencalonan. Menurutnya, hal itu menjadi ranah Divisi Parmas dan media.

Sedangkan Subairi, selaku Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM yang seringkali berhubungan dengan media, beralasan tidak tahu menahu media apa saja yang diundang. Subairi justru menuding hal itu menjadi ranah Soeprayitno, divisi yang menangani terkait pencalonan. (nf/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News