Audiensi Dengan Komisi I, Abpednas Gresik Minta Dianggarkan Bimtek Hingga Kenaikan Honor

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan anggota badan bermusyawatan desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Gresik di ruang rapat Komisi I, Kamis (6/10).

Audiensi dipimpin Ketua Komisi I, Jumanto, dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota. Di antaranya, Saichu Busiri, Kamjawiyono, Machmud, Lusi Kustianah, M. Bustomi, dan Suberi.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPC Abpednas Gresik, HR. Hendri, menyampaikan kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugas, salah satunya masih minimnya honor yang diterima. Karena itu, ia meminta adanya peningkatan kesejahteraan BPD yang diambilkan dari BHPR (bagi hasil pajak dan retribusi) sebagai penghasilan tetap (siltap).

"Kami minta agar ada kenaikan kesejahteraan BPD. Hal ini sudah lama kami perjuangkan usai pelantikan pengurus Abpednas pada 29 Agustus 2020," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Abpednas Gresik, Ahmad Subhan, menyampaikan minimnya peran BPD dalam mengawasi pemerintahan desa. Ia mengungkapkan, masih banyak kepala desa yang sulit dimintai data. Bahkan ada kades yang tak melibatnya BPD dalam musyawarah.

"Kami merasa masih banyak BPD oleh kades hanya menjadi stempel. Padahal, BPD itu jelas regulasinya sebagai badan permusyawaratan desa, ikut terlibat dalam musyawarah setiap program desa, untuk kemajuan desa," tuturnya.

Di hadapan Komisi I, Subhan juga mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi BPD dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Bimtek itu penting untuk peningkatan SDM. Sebab, BPD omong kosong tanpa bimtek bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik," katanya.