Anik Maslachah, S.Pd, M.Si, Wakil Ketua DPRD Jatim. foto: istimewa
"Tetapi ketika kita ngomong anggaran, tidak terlalu besar untuk sektor UMKM dan pertanian. Artinya, hampir sama dengan sektor-sektor yang lain, tidak ada spesifikasi untuk fokus strengthens (penguatan) pada potensi inti," papar dia.
Apalagi, kata Anik, Jatim sendiri menjadi buffer stock atau penyuplai 5 - 7 komoditi kebutuhan nasional. Tetapi, ia menilai, meski menjadi buffer stok namun masih belum menunjukkan peningkatan. Begitu pula sektor UMKM, apabila dikomparasikan dengan provinsi Jawa yang lain juga masih tertinggi.
"Tetapi ketika kita komparasikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jawa Timur sektor pertanian - UMKM ini masuk kategori penyumbang tenaga kerja tertinggi nomor satu. Tetapi uangnya nomor tiga. Artinya apa? produktivitasnya itu tidak bagus-bagus amat," tegasnya.
Padahal, Jatim sendiri saat ini dihadapkan pada persoalan bonus demografi. Tentunya ke depan akan semakin banyak pengangguran sehingga perlu penyerapan tenaga kerja yang lebih ekspansi. Makanya, Anik mendorong agar pembangunan inklusif di Jatim dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan riil masyarakat.
"Artinya, bisa merekrut tenaga kerja banyak. Jadi strengthens-nya di situ, fokusnya harus di situ. Saya belum melihat (draft RPJMD mengarah) ke situ. Jadi itu menurut hemat saya perlu ada penekanan," ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap, pertanian dan UMKM ini menjadi sektor primer yang sekaligus penyumbang pendapatan tertinggi di Jatim. Namun faktanya, penyumbang pendapatan tertinggi adalah investasi dari usaha-usaha besar.
"Tetapi kan dengan era teknologi digitalisasi ini, pengurangan terhadap tenaga kerja juga signifikan," kata Anik.
Bagi dia, tidak ada artinya Pemprov Jatim mendatangkan teknologi dan investasi yang besar namun tidak padat karya. Artinya, investasi besar tapi lapangan kerja masih belum terbuka lebar. Makanya, ia mendorong agar perubahan RPJMD Jatim harus padat karya, bukan malah padat mesin. Harapannya, bagaimana investasi itu hadir tetapi rekrutmen tenaga kerja di Jatim juga semakin terbuka lebar.
"Sehingga menjadi win-win solution. Kalau padat modal, ada investasi, uangnya banyak, tapi rakyat tidak bisa menikmati karena banyak pengangguran maka ini tidak win-win solution," tandas penasehat Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
