Pemkot Surabaya Terima Penghargaan dari KLHK Atas Keberhasilan Kurangi Volume Sampah di TPA

"Mulai dari sampah rumah tangga harus terpisah, kemudian pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan magot (Larva). Hingga pemanfaatan sampah daun menjadi kompos yang dipergunakan untuk perawatan taman-taman kota," kata Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Anna Fajriatin.

Dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemkot terus berupaya mengurangi jumlah volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Bahkan, beberapa program yang sudah dijalankan pemkot seperti Green and Clean, Merdeka dari Sampah, Rumah Kompos, hingga Bank Sampah telah berhasil mengurangi jumlah volume sampah di TPA.

Tak hanya itu, untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah di TPA, Pemkot Surabaya juga menerapkan teknologi waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi listrik.

Hasilnya, saat ini jumlah volume sampah mengalami penurunan dalam setiap harinya. Jika pada tahun 2018-2019 volume sampah yang masuk di TPA sekitar 1.600-1.700 ton per hari, kini sampah yang terkumpul dalam setiap harinya sekitar 1.500 ton. "Tahun lalu itu dari 1.600 ton sekarang tinggal 1.500 ton per hari. Jadi penurunannya itu cukup signifikan," papar dia.

Meski jumlah volume sampah mengalami penurunan, namun Anna menyatakan akan terus berinovasi dan berupaya untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai macam pemanfaatan dan inovasi yang ada. Misalnya dengan cara mengolah limbah sampah atau barang bekas yang tidak terpakai menjadi furniture atau perabotan rumah tangga. Seperti kasur, sofa, meja, maupun perabotan yang lainnya.

"Karena sebagian warga yang barangnya seperti itu sudah tidak dipakai diletakkan di depan rumah. Itu pengolahannya kami secara manual. Jadi kami cari alternatifnya," jelas dia.

Sementara untuk DID yang diterima pemkot, kata Anna, rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Surabaya seperti pembelian mesin. Namun begitu, dia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian LHK untuk alokasi DID. "Nanti kan ada arahannya boleh digunakan untuk belanja apa kita akan melihat aturannya," pungkasnya. (ian/zar)