"Hubungi Agip Kasi Sosial," ucap salah satu karyawan BPS.
Sedangkan Hariyanto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, meminta pemerintah mencari solusi untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan. Ia meminta angka kemiskinan tak dijadikan ajang untuk mendapatkan program atau kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
"Jangan sampai angka kemiskinan yang tinggi ini dijadikan ladang wadah kucuran penerima program dari pemerintah pusat," jelas politikus PKB ini.
Menurutnya, kemiskinan di Bangkalan meningkat karena lemahnya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. "Seharusnya pemerintah secara serius membuka lapangan kerja," ujarnya saat ditemui di ruangan Komisi D.
Sementara berdasarkan nota keuangan APBD 2021, Pemerintah Kabupaten Bangkalan memproyeksikan penurunan angka kemiskinan menjadi 17,9 persen di tahun 2021. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
