Diskominfo Jatim: OPD Harus Aktif Sampaikan Perkembangan Program ke Publik

"Jadi, polanya dibalik. Bukan publik yang minta informasi atau pemerintah jemput bola, tapi pemerintah yang kasih bola, kasih informasi, sehingga publik tahu program-program yang telah dilakukan pemerintah dan pemerintah tahu kondisi riil masyarakatnya," terangnya.

"Saya kira kalau pemerintah transparan, akan mudah mewujudkan program yang ditunggu masyarakat," sambungnya.

Agus Dwi berharap Pemkab Gresik juga membuat lompatan dan terobosan dalam pemberian informasi kepada publik mulai soal pembangunan dan program lain dengan memberikan informasi lebih dulu kepada publik.

"Jika terobosan ini dilakukan oleh Pemkab Gresik mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, Gresik akan cepat maju. Sebab, antara pemimpin masyarakat saling terbuka," pungkasnya.

Sementara Ahmad Nurhamim mengakui, saat ini masih ada sejumlah poblem pemerintah yang harus diketahui oleh publik dan harus dituntaskan. Misalnya soal pengangguran dan kemiskinan.

"Kemiskinan di Gresik masih di angka 11 persen lebih. Ini harus dituntaskan. Jika pemerintah dan masyarakat saling transparan dalam penyampaian informasi, maka akan mudah diatasi problem kemiskinan tersebut," katanya.

Dikatakan Anha, sapaan akrab Ahmad Nurhamim, DPRD telah menelurkan sejumlah kebijakan untuk memayungi sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat. "Kami telah buat perda bantuan modal usaha untuk UMKM. Makanya, keterbukaan informasi publik ini harus terus dilakukan sehingga program pemerintah dan sejumlah problem yang dihadapi bisa cepat tuntas, sehingga Gresik makin maju," harapnya.

Karena itu, ia minta Pemkab Gresik melalui Diskominfo punya command center. "Dengan keberadaan command center tersebut masyarakat bisa sampaikan atau mengadukan persoalan yang ada dan pemerintah bisa muda memonitor kondisi masyarakat dan wilayah," terangnya.

Senada dengan Nurhamim, Asroin Widiana menambahkan jika DPRD ingin memperkuat keberadaan diskominfo sebagai sumber referensi informasi dan tempat pengaduan persoalan publik. "Makanya, saya minta Diskominfo rencanakan anggaran yang dibutuhkan," pintanya.

"Sebetulnya, program command center sudah diprogramkan DPRD tiga tahun lalu. Tapi dalam setiap pembahasan anggaran selalu digergaji (dicoret) tim anggaran," ungkapnya.

Asroin mengapresiasi sejumlah terobosan yang telah dilakukan oleh diskominfo untuk perbaikan sarana informasi publik terkait program dan pembangunan pemerintah. Sehingga, sangat membantu masyarakat.

"Saat ini, sistem dalam pembangunan di desa sudah pakai Siskuedes, sehingga semua masyarakat bisa mengakses. Kendalanya, saat ini masih sering trobel, sehingga menghambat," pungkasnya. (hud/ian)