Abdul Malik, S.H., M.H., Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kedatangan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, Rabu (7/10) besok, mendapat sorotan publik. Pasalnya, menteri asal PDI Perjuangan itu akan meluncurkan program beras sosial di Kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Acara tersebut menjadi sorotan karena di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan Pilkada Surabaya pada 9 Desember.
BACA JUGA:
- Korban Gempa Bumi di Pulau Bawean Gresik Keluhkan Bantuan, Apa yang Terjadi?
- Awasi Pembagian Bansos, Kadinsos Kota Kediri: Kalau Tidak Tepat Sasaran Harap Lapor
- Risma Menangis Ketika Dengar Lansia 90 Tahun di Magetan Tak Terima Bansos
- Risma Dicecar Gelontoran Bansos Jelang Pilpres, Realisasinya Tembus Rp85,53 Triliun
Selain itu, program tersebut sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada 23 September lalu. Sehingga, peluncuran program yang sama di Surabaya menjadi pertanyaan.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari Progam Keluarga Harapan (PKH) sudah ada,” kata Abdul Malik, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (6/10).
Malik mengaku khawatir muncul klaster launching program beras sosial karena menteri sosial pasti membawa rombongan dari Jakarta yang sedang ada PSBB. Apalagi Covid-19 di sana begitu parah.
Advokat senior itu mengingatkan, banyak klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya.
