Puluhan Aktivis PMII Tuban saat menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban. (foto: ist).
Oleh karena itu, para mahasiswa memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dinsos Tuban supaya program tersebut tepat sasaran. Antara lain, meminta Dinsos setop kerja sama dengan mafia BPNT, dan menghentikan proses kapitalisasi dan monopoli program BPNT. Massa PMII juga meminta Dinsos memberikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan kualitas bahan pangan ketika bertransaksi di e-warong atau agen.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono mengapresiasi masukan aktivis PMII Tuban terkait dengan proses dan mekanisme penyaluran BPNT di wilayah Tuban. Dirinya tidak menampik jika masih ditemukan persoalan dalam hal kualitas komoditas bahan pangan dari program tersebut.
"Kami selalu berupaya memperbaiki kualitas produk BPNT, supaya KPM menerima komoditas yang layak," jelas Joko Sarwono.
Ia berjanji akan melakukan evaluasi secara total, mulai dari kinerja agen, hingga supplier atau penyedia komponen bahan pangan dalam program tersebut. Ia juga akan menyampaikan masukan dari mahasiswa ini kepada pimpinan atau bupati.
“Apa yang menjadi saran dari mahasiswa akan kita akomodir seluas-luasnya, dan akan kita sampaikan kepada pimpinan agar KPM menerima bantuan sesuai haknya,” tutupnya. (wan/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
