H. Musawwir (kanan), Ketua Koordinator Kaukus Parlemen Madura dan Agus Wahyudi (kiri), Plt. Deputi Bidan Perencanaan BPWS saat audiensi di Gedung BPWS Surabaya, Kamis (16/7/2020). (foto: ist).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kinerja BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) terhadap pengembangan infrastruktur dan SDM di Pulau Madura, mendapat sorotan dari Kaukus Parlemen Madura (KPM).
Ketua Koordinator KPM, H. Musawwir mengungkapkan hasil evaluasinya selama 11 tahun sejak dibentuknya BPWS pada tahun 2008 silam.
Menurutnya, BPWS tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan konektivitas infrastruktur pada kawasan Madura serta peningkatan SDM Madura, sesuai amanat dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2008.
"Kedatangan KPM ke BPWS dalam rangka evaluasi BPWS agar dapat bekerja lebih maksimal, selama 11 tahun ini banyak persoalan yang menghambat kinerja BPWS, baik faktor eksternal ataupun internal BPWS sendiri," paparnya saat audiensi dengan Manajemen BPWS, Kamis (16/7/2020).
Dia menjelaskan, ada empat hal yang menjadi evaluasi KPM. Pertama, BPWS sebagai badan pelaksana belum mampu bergandengan mesra dengan empat pemimpin kepala daerah di Madura. Lemahnya harmonisasi dengan eksekutif menjadi akar tidak maksimalnya rencana kerja prioritas Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS).
Kedua, transparansi BPWS yang setengah hati, kurangnya keterbukaan pelaksanaan program kegiatan, serta lemahnya sinergitas. "Seharusnya sejak awal kegiatan sudah dibangun duduk bareng sampai selesai, jangan sampai hanya disodorkan di akhirnya. Artinya, sejak perencanaan sampai eksekusi harus duduk satu meja," ujarnya.
"Sebut saja proyek Tanean Lanjang Suramadu yang menghabiskan dana Rp800 miliar. Sampai saat ini belum memberikan sentuhan kesejahteraan bagi masyarakat Bangkalan khususnya. Sejak selesai akhir 2019, hanya kios-kios yang berdiri, tidak memberikan dampak apa-apa. Naifnya, anggaran perawatan yang keluar," ungkapnya.
