Dr. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, M.A. foto: wikipedia
1. Tidak akan terjadi apapun, karena baik respons PDIP dan ANAK-NKRI adalah sekadar manuver wacana dan kontra-wacana tentang insiden pembakaran bendera.
2. Manuver wacana dan kontra-wacana ini akan menggelinding dan tak berhenti pada pertarungan kata-kata, namun berimbas pada aksi-aksi yang bernuansa politik. Hal ini disebabkan karena kedua pihak yg berseteru menganggap insiden pembakaran bendera adalah sebuah pintu masuk bagi perjuangan politik yang sangat substansial.
3. Aksi dan manuver ini kendati berlangsung pada level wacana, namun bisa diredam, syukur-syukur terjadi resolusi konflik, karena keterlibatan aparat hukum yang aktif mengambil inisiatif.
Menurut dia, skenario kedua tampaknya lebih tinggi probabilitasnya, apalagi jika media dan media sosial serta netizen serta publik terlibat mendukung kedua pihak yang berseteru. “Dampaknya sudah jelas; Bukan saja kegaduhan di ranah wacana publik, tetapi bisa juga mewujud dalam konflik politik dan sosial serta ideologi. Jika hal ini terjadi secara intens, maka Pemerintah PJ juga langsung atau tak langsung akan menjadi pihak yang terseret ke dalamnya,” katanya.
Bahkan secara politik, tegas Hikam, jika isu komunis yang dikumandangkan oleh ANAK-NKRI yang di dalamnya berisi komponen ormas seperti PA-212, FPI, GNPF, dan mungkin masih ada yang lain bergulir dan terlembaga menjadi gerakan politik, maka implikasinya bisa lebih luas.
“Ia menjadi bagian dari gerakan oposisi terhadap Pemerintah PJ yang bisa saja menarik kelompok-kelompok di luar kalangan Islam politik tsb. Pihak-pihak yang akan bergabung bisa saja dari organisasi masyarakat politik maupun organisasi masyarakat sipil di negeri ini!,” tulisnya.
Karenanya, kata Hikam, agar skenario kedua ini tak terjadi, lebih baik ada isisiatif dari aparat hukum dan keamanan untuk mencari solusi dan didukung oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman serta diakui perannya dalam penyelesaian masalah.
“Usulan PDIP membawa ke ranah hukum, walaupun sangat rasional dan perlu diapresiasi sebagai pengejawantahan semangat dan komitmen demokrasi, mungkin perlu juga ditunda apabila ada kemungkinan solusi yang lebih efektif,” katanya.
Namun, tegas Hikam, solusi ANAK-NKRI yang cenderung memakai cara "keras", termasuk seruan "jihad qital" dan "mencari komunis" di seluruh daerah, hanya akan makin memanaskan suasana dan memicu konflik yang lebih dari sekadar wacana. Sebab alternatif demikian menyiratkan ketiadaan kemauan politik untuk mencari solusi yang akan mengembalikan harmoni sosial dan politik serta berpotensi dituding sebagai ujaran dan laku provokatif.
“Hal ini akan memantik rasa antipati publik yang kini sedang menghadapi pandemi dengan segala dampak negatifnya bagi kehidupan mereka,” tulisnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
