​Jatim Raih ke-9 Kali Opini WTP dari BPK RI, Gubernur Khofifah: Ini Pelecut Kami

​Jatim Raih ke-9 Kali Opini WTP dari BPK RI, Gubernur Khofifah: Ini Pelecut Kami Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono saat menyerahkan predikat Opini WTP kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim di di Gedung DPRD Provinsi Jatim. foto: ist/ bangsaonline.com .

"Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi lJatim. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro rakyat," kata .

menerangkan, keberhasilan Jatim meraih Opini ini karena dianggap memenuhi sejumlah kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.

Salah satu upaya dan komitmen yang dilakukan yakni melakukan langkah – langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan RI serta mempedomani hasil temuan tahun – tahun sebelumnya.

“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Disamping itu, raihan opini tersebut kata dia juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim, baik melalui public hearing, maupun melalui kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. berharap, kebersamaan ini terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jawa Timur dapat terkawal dengan baik.

menambahkan, salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO