Wakil Ketua DPRD Lamongan, Darwoto.
"Nasi kotak tidak tepat sasaran karena fungsinya bukan pada orang yang terdampak Covid-19. Tetapi ternyata hanya diartikan sebagai nasi kotak untuk buka puasa, karena setiap kepala keluarga mendapatkan, baik terdampak maupun tidak menjelang buka puasa," sambungnya.
Selain itu, ia berharap tim GTPPC melakukan perecanaan yang matang, bagaimana strategi penyebaran Covid-19 bisa berhenti atau mengalami penurunan. "Untuk karantina khusus desa, harus benar benar dijalankan, perketat penjagaan, dan harus tersedia posko pengaduan masyarakat," harapnya
Dalam mendukung berjalannya strategi tim GTPPC tersebut, sehingga Darwoto memandang perlu dibentuknya pansus sebagai pengawas. "Karena dengan pansus itu bisa berpikir bersama memaksimalkan kinerja dalam mengatasi pecegahan pandemi virus Corona. Terlebih, ada ratusan miliar uang rakyat yang digunakan," katanya.
"Gugus Tugas yang diketuai Bupati harus ada pengawasan, biar efektif dalam penggunaan anggaran. Cuma pertanyaannya, tinggal punya nyali atau tidak anggota DPRD Lamongan melanjutkan membentuk Pansus," tanyanya.
Seperti diketahui, pada rapat sebelumnya, jumlah fraksi yang setuju pembentukan pansus Covid-19 cuma 2 fraksi, yakni PKB dan PDI Perjuangan. Sementara fraksi lainnya belum setuju dan meminta pembahasannya ditunda.
"Saya berharap nurani fraksi lain mengikuti kedua fraksi yang sudah setuju, sehingga martabat DPRD Lamongan di hadapan rakyat masih terjaga," pungkasnya. (qom/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
