H. Syafiuddin, S.Sos., anggota Komisi V DPR RI saat mengikuti RDP secara virtual dengan BMKG, BPWS, dan Basarnas, di Griaya Abadi Bangkalan, Selasa (5/5).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Komisi V DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Basarnas, BMKG, dan BPWS terkait realokasi, refocusing, dan penyesuaian anggaran dampak pandemik virus Corona atau Covid-19, Selasa (5/5/2020).
RDP dengan mitra Komisi V dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Wakil Ktua Komisi V DPR RI, Nurhayati. RDP ini merupakan tindak lanjut dari RDP pada 20 April lalu, terkait realokasi dan refocusing anggaran TA 2020 dalam rangka mengatasi Covid-19.
H. Syafiuddin, S.Sos., salah satu anggota Komisi V menyampaikan hasil RDP tersebut. Yakni, berupa penyesuaian anggaran karena ada realokasi untuk penanganan Covid-19. Untuk BMKG, anggaran semula 3,05 triliun dikepras Rp 869 miliar sehingga tinggal Rp 2,16 triliun. Kemudian Basarnas pagu awal Rp 2,253 triliun harus melakukan penghematan Rp 679 miliar sehingga menjadi 1,573 triliun.
Syafiuddin menyatakan, Komisi V siap mendukung langkah dari eksekutif terkait reloaksi, refocusing, dan penyesuaian anggaran lembaga terkait penanggulangan dampak Covid-19. Dengan catatan, penyaluarannya sesuai dengan makanisme yang ada.
"Fraksi PKB menyepakati atas realokasi, refocusing, dan penyesuaian terhadap dampak Covid-19. Hanya dalam implementasinya harus tepat sasaran dan dapat berfungsi meringankan beban masyarakat. Jangan sampai dana tersebut hanya kepentingan internal dari mitra tersebut," tegas politikus PKB ini.
Selain itu, Syafiuddin juga mengingatkan kepada BPWS agar tetap memaksimalkan penyerapan anggaran untuk proyek infrastruktur, walaupun di BPWS sendiri ada penyesuaian Rp 10 miliar.
"Mengingat track record BPWS beberapa tahun kemarin kurang bagus di kalangan masyarakat Madura. Sebagai anggota Komisi V dari Dapil Madura, saya berkewajiban membantu ikut mensosialisasikan program-program yang ada di BPWS. Dengan catatan, BPWS dalam penyerapan anggaran terkait beberapa pembangunan infrastruktur sesuai kesepakatan dengan empat bupati di Kabupaten Madura. Selain itu, untuk lelang perbaikan jalan agar segera dilaksanakan, karena sudah banyak lubang atau jalan yang rusak," pungkasnya. (uzi/rev)
