Oleh: Arief Supriyono
Pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kembali mengemuka setelah Komisi II DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja di Senayan.
Agenda tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi Indonesia: dari sistem kepegawaian yang menekankan stabilitas jabatan menuju sistem yang lebih berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.
Sorotan utama datang dari Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang menilai budaya kerja ASN stagnan. Kritiknya tajam, yakni masih banyak aparatur yang sekadar hadir tanpa produktivitas terukur.
Usulan penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang ketat menjadi simbol dorongan agar ASN bekerja dengan standar kompetitif layaknya sektor swasta. Namun, semangat KPI tidak boleh berhenti pada angka.
Menpan RB, Rini Widyantini, mengingatkan bahwa evaluasi kinerja harus berdampak langsung pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi bukan sekadar menekan ASN dengan target, melainkan memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari kerja aparatur negara.
Poin krusial lain adalah pemberhentian ASN berkinerja buruk. Selama ini, kepala daerah mengeluhkan sulitnya menindak ASN yang gagal memenuhi target karena payung hukum tidak jelas.
Revisi UU ASN diharapkan memberi kepastian mekanisme, sehingga tidak ada lagi “zona nyaman” bagi pegawai yang berlindung di balik status kepegawaian tetap.
Di sisi lain, nasib PPPK menjadi isu sensitif. Kontrak yang bersifat sementara menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang masa kerjanya segera berakhir. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana PHK massal, tetapi perpanjangan kontrak tidak otomatis.
Evaluasi kinerja, rekam jejak disiplin, serta kebutuhan riil instansi menjadi penentu. Sektor pendidikan dan kesehatan diprioritaskan, namun ribuan PPPK paruh waktu masih menunggu kepastian.
Reformasi ini juga menyentuh aspek pensiun. Pemerintah berencana mengubah skema menjadi fully funded agar tidak lagi membebani APBN.
PPPK pun diarahkan memiliki jaminan pensiun dengan skema berbeda dari PNS. Wacana kenaikan batas usia pensiun turut mengemuka, meski belum final.
Semangat 'tidak ada lagi zona nyaman' memang penting untuk mendorong birokrasi lebih efisien. Tetapi, reformasi besar ini menyimpan risiko, yaitu ketidakpastian bagi jutaan ASN, potensi disparitas penerapan KPI antardaerah, hingga keresahan PPPK dan tenaga honorer.
Revisi UU ASN harus dilihat bukan hanya sebagai instrumen hukuman bagi aparatur berkinerja buruk, melainkan sebagai momentum memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan ASN.
Indikator kinerja harus dirumuskan transparan dan terukur, dengan partisipasi publik serta organisasi ASN, agar tidak menjadi alat subjektif yang rawan disalahgunakan. Reformasi birokrasi sejatinya bukan sekadar soal angka, melainkan soal keadilan dan pelayanan publik.
Aparatur negara adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Jika reformasi ini berhasil, maka birokrasi Indonesia bisa benar-benar menjadi motor pelayanan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
