JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Jember terus menggenjot efektivitas pengelolaan administrasi kependudukan (adminduk) melalui terobosan inovatif bertajuk 'Peta Cinta'. Inisiatif strategis ini berhasil mengundang apresiasi dari jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, hingga Ombudsman.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut positif dukungan dan pengakuan nyata dari kementerian serta lembaga legislatif tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan publik di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa program 'Peta Cinta' dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menjamin kemudahan akses dokumen kependudukan bagi seluruh warga, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa.
"Kami merasa bahagia karena kami diberi apresiasi sekaligus disupport secara konkret terkait masalah pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember," ujar bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Gus Fawait menegaskan bahwa integrasi pelayanan adminduk ke depan akan dibuat makin praktis hingga tingkat kecamatan. Seluruh pengurusan dokumen dipastikan gratis, transparan, dan bebas dari pungutan liar, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan layanan publik yang berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
"Di wilayah kota Disdukcapil insyaallah gratis, mudah, dan insyaallah tidak akan dipersulit dan tidak ada biaya apapun serta pelayanannya cepat sesuai dengan semangat dari Presiden Prabowo dan semangat kita bersama," tegasnya.
Capaian ini diharapkan menjadi pemantik motivasi untuk mempertahankan prestasi sekaligus memperluas pembenahan kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Gus Fawait juga menyoroti pentingnya kepemilikan dokumen adminduk sebagai fondasi utama akses layanan dasar warga, termasuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
"Insyaallah Jember juga akan menjadi percontohan ke depan. Pada prinsipnya bagaimana masyarakat Jember yang pertama kali kebutuhan dasarnya adalah adminduk, karena adminduk itu akan terkoneksi dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah bansos," pungkas Gus Fawait.
Dengan pendampingan teknis dari Dirjen Dukcapil, Komisi II DPR RI, dan Ombudsman, Pemkab Jember optimistis dapat memantapkan posisinya sebagai role model nasional dalam tata kelola administrasi kependudukan.
