Musrenbang RKPD, APBD Gresik 2021 Estimasi Naik Jadi Rp 4,1 Triliun

Musrenbang RKPD, APBD Gresik 2021 Estimasi Naik Jadi Rp 4,1 Triliun Bupati Sambari Halim Radianto ketika membuka Musrenbang RKPD 2021 via online. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

Nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Gresik mencapai 88,96 dengan kategori A, interprestasi sangat baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama tahun 5 tahun terakhir mencapai 5,97 persen dan mampu tumbuh di atas rata-rata nasional.

Laju inflasi sebesar 2,21 persen dengan gini ratio termutakhir mencapai 0,29 atau ketimpangan rendah.

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) mencapai 73,99 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,62.

Indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 76,10. Indeks pembangunan gender (IPG) mengalami peningkatan mencapai 89,72. "Perumusan RKPD tahun 2021 ditetapkan dengan tema, 'Gresik, inclusive, resilient, and sustainable city yang artinya Gresik, kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan'," paparnya.

Tema tersebut didukung dengan prioritas pembangunan, meliputi pelayanan publik berlandaskan human centered design yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi, pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi penghubung Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, dan ekologi berkelanjutan, pembangunan keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan keluhuran gresik yang agamis.

Dalam kesempatan itu, Sambari juga menyampaikan estimasi belanja daerah pada tahun 2021 mencapai Rp 4.111.207.000.067,- dengan usulan belanja langsung mencapai Rp 2.059.754.483.182,- atau 50,10 persen dari total belanja.

Sedangkan belanja tidak tangsung mencapai Rp 2.051.452.516.885,- atau 49,9 persen dari total belanja. Sementara estimasi pendapatan rancangan awal RKPD mencapai Rp 4.044.990.150.731,44.

"Penyusunan RKPD tahun 2021 ini, seluruh OPD harus menyusun rencana kerja secara cepat, tepat, dan cermat. Meyelaraskan seluruh usulan pembangunan terhadap kemampuan anggaran daerah. Prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan Pilkada 2021, perubahan prioritas pembangunan Jawa Timur, dan perubahan RPJMN periode 2020-2024," pungkas Sambari. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO