Siti Zuhro. foto. antara/berita satu
“Publik yang menghendaki Golkar menjadi partai yang besar, menjadi kecewa jika Golkar masih dipimpin sosok Ical. Langkah Menkopolkam melarang pelaksanaan Munas Golkar ibaratnya menggarami air laut saja,” ujar Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro juga mengkritisi tindakan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno. Ia menilai Tedjo tak seharusnya ikut campur dalam masalah Munas Golkar.
Menurut dia, saat ini, semua urusan partai politik bukanlah urusan pemerintah. Intervensi, kata Siti, sama dengan menarik jarum jam ke belakang.
"Golkar partai absah nomor dua. Pemerintah jangan intervensi. Jangan, kasihan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Seharusnya, tambah Siti, ada cara komunikasi yang lebih elegan. Toh, karakter Indonesia yang melekat seharusnya membuat semua pihak mengeluarkan komentar menyejukkan, bukan membuat gaduh.
"Jangan melakukan itu, karena partai itu sensitif. Ada sepuluh partai, memang seharusnya ada kesejukan. Pak Jokowi kan cool, jadi harus diikuti oleh menteri lain," terang perempuan yang akrab disapa Mbak Wiwieq ini. (viva/metro)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
