Gubernur Khofifah: Gerakan Bersama Penyelamatan Aset Negara Kejati Jatim Sangat Strategis

“Kejati Jatim sering kali menerima laporan terkait hilangnya aset negara baik dari Pemprov maupun kab/kota di Jatim. Untuk itu, Kejati sangat berkepentingan untuk mengembalikan aset negara tersebut,” terangnya.

Terkait pengembalian aset negara, khusus untuk Pemkot Surabaya pihaknya menjelaskan, aset yang telah dikembalikan yaitu Gelora Pancasila seluas 7500 meter persegi senilai Rp. 183 miliar yang telah dikuasi selama 20 tahun oleh swasta. Selain itu, pengembalian aset Jalan Upa Jiwa, tanah Jalan Kenari, hingga terakhir yakni pengembalian Aset YKP dan PT. YKP.

Semoga lewat gerakan hari ini para Bupati/Walikota serta Pemprov mengkomunikasikan kepada kami jika ada aset-asetnya yang dikuasai oleh pihak lain. Akan segera kami pelajari dan jika memungkinkan tentu akan kita tarik ke pangkuan Pemkot/Pemkab maupun Pemprov,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Hery Santoso, senada dengan Gubenur Jatim pihaknya juga mendukung penuh gerakan penyelamatan aset negara. Terlebih lagi, Presiden RI telah mentargetkan pada tahun 2024 seluruh bidang tanah di Jatim bisa tersertifikasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada di Jatim terdapat 19 juta bidang tanah, dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 9 juta tanah. Pihaknya berharap, dengan dukungan para bupati/walikota maka 10 juta bidang tanah yang belum bersertifikat bisa segera diselesaikan.

“Sekali lagi kami tegaskan kami sangat mendukung penuh gerakan untuk menyelamatkan aset negara. Bersama dukungan Gubernur Jatim, Kejati dan Kejari kami dan para bupati/walikota kami akan segera menyelesaikan kasus-kasus yang bermasalah,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, seluruh bupati/walikota dari 38 kab/kota di Jatim, para Kepala Kejari Kab/Kota se Jatim, serta Kepala BPN Kab/Kota se Jatim. (mdr/ns)