Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya memberikan penghargaan kepada para Anggota TNI-Polri yang berprestasi usai pelaksanaan Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan persiapan pengamanan Sidang Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) di lapangan Mapolda Jatim. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menghadiri Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Lapangan Mapolda Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, Kamis (13/6) pagi.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Tak hanya Wagub dan Kapolda Jatim yang hadir dalam apel tersebut, tetapi juga Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi dan Ketua MUI Jatim Abdussomad Buchori.
BACA JUGA:
Melalui apel ini, Polda Jatim bersama Pemprov Jatim akan meningkatkan pengamanan menjelang gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 di Jatim. Sidang perdana sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri akan digelar pada 14 Juni 2019 mendatang.
Seusai memimpin apel, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan peningkatan pengamanan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas di wilayah Jawa Timur. Luki mengaku, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan jajaran TNI, pemerintahan di Jatim, dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas dan keamanan.
"Tanggal 14 ini kita sudah mulai meningkatkan pengamanan terkait dengan sidang MK. Kami dibantu oleh TNI, dengan stakeholder lainnya, dengan tokoh agama, ibu gubernur, sangat perhatian sekali masalah keamanan Jatim," katanya.
Ia melanjutkan, Polda Jatim tidak akan melakukan sweeping. Polda Jatim dibantu tokoh agama hanya mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses sengketa Pilpres 2019 kepada lembaga berwenang, yakni MK.
Luki berharap, masyarakat Jawa Timur tidak terpancing ajakan-ajakan menyelenggarakan aksi, terutama yang tidak sesuai konstitusi. "Kami sudah mengimbau dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada kegiatan yang informasinya tanggal 14 turun ke Grahadi, Insya Allah dengan bantuan tokoh agama, tidak jadi di Grahadi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Luki juga mengingatkan sudah ada imbauan dari petinggi-petinggi partai politik agar masyarakat di daerah tidak berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di MK. Untuk mengawal jalannya sidang sengketa Pilpres tersebut, tidak mesti berangkat ke Jakarta.
"Ada imbauan juga di media untuk tidak berangkat ke Jakarta dari masing-masing Parpol. Bisa mengikuti di TV dan lainnya. Mungkin ikut berdoa supaya Indonesia lebih baik," imbuhnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
