Ketua AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Belum cairnya honor untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Gresik turut menuai tanggapan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com menyatakan, belum cairnya honor tersebut bukan hanya terjadi pada BPD. Namun, juga terjadi pada kepala desa (kades) dan perangkat desa.
BACA JUGA:
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
- Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
- Bupati Gresik Resmikan Masjid KH Robbach Ma'sum
"Ya tak hanya BPD, kepala desa dan perangkat ya gak cair-cair. Ini terjadi sudah hampir 5 bulan," ujar Yatim, Senin (6/5).
Yatim mengaku telah melakukan kroscek ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik soal kepastian honor perangkat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). "Sebetulnya, saat ini peraturan bupati (Perbup) sebagai payung hukum sudah ada. Sehingga, desa-desa sudah bisa mengajukan pencairan. Dan, semuanya sekarang dalam proses," ungkapnya.
Namun demikian, tambah Yatim, untuk proses pencairan juga tak bisa cepat. "Rata-rata pengajuan hingga pencairan paling cepat memakan waktu hingga 3 minggu, setelah itu baru bisa masuk rekening desa," urainya.
Ia berharap, sebelum lebaran Hari Raya Idul Futri 1440 H, honor kepala desa dan perangkat sudah bisa dicairkan, mengingat kebutuhan menjelang lebaran sangat banyak. "Ya semoga lebaran bisa cair, terlebih dalam waktu dekat ini desa-desa yang akan menghadapi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang membutuhkan dana besar," harapnya.
"Saya sendiri tak bisa membayangkan, bagaimana kalau apa yang kades dan perangkat alami terjadi pada PNS/ASN, 5 bulan belum mendapatkan gaji. Padahal kasus ini rutinitas tahunan yang dihadapi oleh kades dan perangkat," cetusnya.
"Untungnya perangkat sudah biasa tahan lapar Mas," kelakarnya.
Ke depannya, AKD berharap hal seperti ini tak kembali terulang. Sehingga, kinerja dan pelayanan pemerintah desa (pemdes) yang diharapkan bisa semakin baik bisa terwujud. "Ya, harus bisa lah. Kalau ada kemauan pasti bisa," pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
