Rabu, 24 April 2019 05:46

Wali Kota Pasuruan Nonaktif dituntut 6 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK

Senin, 15 April 2019 22:43 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Catur Andy
Wali Kota Pasuruan Nonaktif dituntut 6 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK
Setiyono, Wali Kota Pasuruan nonaktif usai mengikuti sidang tuntutan.

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Setiyono, Wali Kota Pasuruan nonaktif dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Setiyono, Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan juga dituntut 5 tahun penjara, serta Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo Kota Pasuruan Wahyu Trihadianto dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa dari komisi anti rasuah.

Setiyono dan dua terdakwa lainnya duduk di kursi pesakitan usai menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Dari tangkapan itu ditengarai terdakwa Setiyono menerima sebesar Rp 2,2 miliar.

Sidang tuntutan itu digelar di ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dipimpin hakim ketua I Wayan Sosiawan. Sidang ketiga terdakwa itu digelar bersamaan di dalam satu persidangan.

Jaksa dari KPK, Tafiq Ibnugroho, menuntut ketiga terdakwa dijerat pasal 12 B nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa atas nama Setiyono dituntut dengan 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," cetus Tafiq Ibnugroho saat membacakan surat tuntutan, Senin, (15/4)

Selain itu jaksa juga mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,26 miliar. Jika tidak membayarkan uang pengganti tersebut, jaksa berhak menyita harta benda milik terdakwa sesuai dengan besarnya uang pengganti tersebut. "Jika uang sitaan tersebut kurang dari besarnya uang pengganti, maka terdakwa menjalani hukuman pidana 1 tahun penjara," jelasnya.

Sedangkan, Dwi Fitri dituntut dengan 5 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Wahyu Trihadianto dituntut dengan 4 tahun tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. "Selain itu terdakwa Dwi Fitri wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 80 juta, jika tidak dapat membayar uang pengganti selama satu bulan, terdakwa dijerat hukuman pidana selama 6 bulan penjara," ucapnya.

Dengan tuntutan itu, ketua majelis hakim akan melanjutkan sidang tersebut Senin 23 April 2019 dengan agenda pledoi. Usai sidang, JPU dari KPK, Tafiq Ibnugroho mengatakan jika Wahyu Trihadianto tidak dikenakan uang pengganti. "Karena terdakwa sudah membayar uang pengganti tersebut," ucapnya.

kuasa hukum terdakwa Setiyono, Ali Ismail mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa yang menuntut kliennya itu cukup berat. Dengan tuntutan yang berat itu maka dirinya akan memasukkan beberapa hal di pledoi. "Ada beberapa hal yang menjadi keberatan yang akan kami tuangkan di pledoi," jelasnya.

Kasus yang menjerat Setiyono, Dwi Fitri, dan Wahyu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari seorang pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Keempatnya pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu, ada permintaan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. (cat/rev)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Izza Kustiarti
Senin, 22 April 2019 17:12 WIB
Oleh: Izza Kustiarti*Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu perdana yang menyertakan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan titah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nom...
Senin, 22 April 2019 00:24 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag36. Walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaanDan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Se...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...