Makmun, Komisioner KPU Gresik Divisi SDM dan Parmas.
"Calon DPR, DPD dan DPRD yang terbukti money politic bisa berdampak pada pencoretan dari daftar calon/pembatalan penetapan bagi yang sudah jadi," pungkasnya.
Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun BANGSAONLINE.com, sejumlah caleg DPRD di Kabupaten mengeluhkan masih masifnya money politic yang dilakukan para caleg. Salah satu caleg DPRD Gresik asal Dapil III ( Menganti dan Kedamean), bahkan menyebut pemilih di Kabupaten Gresik mempunyai tingkat pragmatis paling tinggi di Jawa Timur.
Pria yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Gresik ini mengungkapkan bahwa sejumlah caleg berlomba-lomba memberikan uang untuk menggalang pemilih. Kondisi ini membuat caleg yang tak tak memiliki banyak uang kelimpungan. Mereka khawatir tak terpilih, meski memiliki modal sebagai caleg incumbent.
"Ada yang kasih Rp 150-an per pemilih. Namun, barter tiga caleg untuk DPR RI, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten," ungkapnya.
"Kalau di Dapil VIII (Manyar, Bungah dan Sidayu) rata-rata per pemilih dikasih Rp 30-50 ribu," sambung caleg lainnya.
Jhoni, salah satu warga Benjeng (Dapil V) kepada BANGSAONLINE.com mengakui sudah ada beberapa caleg yang mengumpulkan warga untuk diberikan sosialisasi. "Mereka (warga, red) dikasih uang Rp 30 ribu dan nasi kotak agar milih caleg tersebut. Nantinya saat coblosan sudah tak dikasih lagi. Itu sudah umum di wilayah kami," bebernya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
