Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima Kepala Perwakilan Ombudsmen RI Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. foto: ist
Tak hanya itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan mengoptimalkan diri membantu Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan tersebar di masing masing Bakorwil. Pihaknya juga menyatakan, bahwa program Milenial Job Center (MJC) juga akan ditempatkan di masing masing Bakorwil untuk mempercepat pemberian akses kepada kaum milenial yang ada di Jatim.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsmen Jawa Timur Dr. Agus Widiarta S.Sos M.Si mengatakan, bahwa maksud dari pertemuannya dengan Gubernur Jatim tersebut yakni bertujuan untuk melaporkan kinerja dari 38 kabupaten/kota di Jatim terkait pemberian pelayanan publik di masyarakat.
Ia mengatakan, sepanjang tahun 2018 terdapat 487 pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait jenis jenis pengaduan. Dari pengaduan tersebut, kabupaten/kota di Jatim yang mendapat sorotan dari masyarakat mulai dari proses perijinan, investasi hingga proses pertanahan.
“Paling banyak aduan dari masyarakat datang dari kabupaten/kota di Jatim, karena Pemprov Jatim telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Namun, dari aduan yang diterima masih terdapat proses ijin investasi yang menunggu rekomendasi dari kepala daerah atau bupati/walikota,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berharap agar Ombudsman Perwakilan Jatim bisa meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan kantor atau ruangan yang ada di Bakorwil.
“Kami berharap, dengan keterbatasan personil dan kantor kami bisa mengoptimalkan Bakorwil dalam melakukan pencegahan sebagai perwakilan kami di kabupaten/kota,” tutupnya. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
