Narasumber: Tursilowanto Harijogi, Bayu Probo Sutopo, Fransiskus Arkadeus Ruwe dan AKBP Wahyu S. Bintoro, dalam acara "Ngopi Hukum" yang digelar KWG. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Menjawab hal ini, Bayu Probo Sutopo memastikan bahwa Kejaksaan tak tebang pilih dalam penegakan hukum. Bayu tak menampik ada kasus yang ditangani Kejari dengan tersangka tunggal.
Menurutnya, hal itu dikarenakan untuk menentukan tersangka lain dibutuhkan alat bukti yang cukup. "Semua tersangka yang kami tetapkan berdasarkan alat bukti cukup," katanya. "Dan, untuk menentukan tersangka lain dalam kasus dimaksud diperlukan bukti cukup juga, juga ada pertimbangan lain," sambungnya.
Sang moderator Agnes Santoso tak ketinggalan menyampaikan unek-uneknya. Ia mempertanyakan kasus OTT di Inspektorat Gresik pada 5 September 2018 yang mana Polres Gresik belum menetapkan tersangka hingga sekarang.
Terkait hal ini, Kapolres Wahyu S. Bintoro mengakui pihaknya belum menentukan tersangka dalam kasus OTT di Inspektorat. Ia berdalih, untuk menentukan tersangka dalam kasus tersebut penyidik membutuhkan alat bukti cukup, termasuk keterangan ahli.
"Semua masih dalam proses," akuinya. "Polres dalam penanganan kasus juga mengedepankan pertimbangan. Karen saat ini sedang Pemilu jangan sampai menimbulkan kegaduhan," imbuhnya.
Di sisi lain, Tursilowanto Harijogi menambahkan bahwa Bupati Sambari Halim Radianto sangat komitmen dalam penegakan aturan dan hukum. Komitmen itu dibuktikan dengan beberapa upaya preventif Bupati, salah satunya melalui Aparat Pengawas Internal Kepegawaian (Apip) yang menggandeng aparat penegak hukum (APH)/
"Upaya ini telah banyak berbuah hasil, seperti Pemkab Gresik baru-baru ini menerima penghargaan wilayah bebas korupsi Kecamatan Gresik dan Sangkapura. Namun kalau masih ada pegawai yang terseret hukum itu sebuah konsekuensi," pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
