Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberi sambutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sepuluh daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jatim perlu diintervensi. Sebagai contohnya, ada di Kabupaten Sampang. Dengan intervensi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik.
“Biasanya IPM rendah, kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten yang secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah. Tetapi ada di desa atau kecamatan tertentu. Maka kalau tidak dilakukan bersama-sama (dikeroyok), seluruh program intervensinya harus secara komprehensif di titik yang sama,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Senin (11/3).
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Tak Cuma MUI, Anggota DPRD Jatim Ikut Tolak Rencana Pemkab Situbondo ke Eks Lokalisasi Gunung Sampan
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara detail menjadi hal yang penting. Dengan pemetaan tersebut bisa menjadikan intervensinya lebih signifikan, lebih masif, lebih sistemik, dan lebih permanen.
“Jadi solutif sekali langkah ini. Ini semua akan berseiring dengan yang sedang diprioritaskan di Jatim seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di Jatim, dan menurunkan gini ratio di Jatim,” kata orang nomor satu di Jatim.
"Dengan pemetaan itu seolah-olah menjadi GPS kita. Seluruh pihak yang melakukan intervensi akan memiliki referensi terhadap titik-titik yang ditangani secara detail," lanjutnya.
Karena itu, Gubernur Khofifah berharap signifikansi itu akan semakin terukur per tahunnya, nanti pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan, menaikkan IPM.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim H. Yenrizal Makmur, S.P, MM melaporkan perkembangan program KKBPK di Jatim, berdasarkan SDKI tahun 2017, total fertility rate (TFR) mencapai 2,1. Sedangkan berdasarkan Susenas, Provinsi Jatim dan Bali menjadi provinsi di Indonesia yang TFRnya sudah berada di bawah 2.
