Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menghadiri rapat terbatas di Istana yang dipimpin Presiden Joko Widodo. foto: ist
Khofifah mengungkapkan, tanggal 19 kemarin, DPRD Kab. Malang ke Kemendagri untuk melaporkan hal ini. Sementara tanggal 21 Februari 2019, Wakil Bupati Malang mengajukan surat mohon penjelasan status tanah desa tersebut kepada Mensesneg.
"Hal ini juga saya sampaikan agar Menteri Kehutanan dapat memastikan status lahan desa tersebut sebagai lahan desa mengingat kehidupan masyarakat dan berbagai pembangunan sudah berlangsung cukup lama di desa tersebut. Jadi hal-hal teknis seperti ini bila tidak disisir nantinya akan menimbulkan masalah berkepanjangan dan ketidakpastian di kemudian hari. Tadi Menteri Kehutanan juga sudah meminta data-datanya dan Pemprov Jatim akan segera kirim surat hari ini," tegasnya.
Ia menegaskan, semua langkah ini dilakukannya agar masyarakat dapat hidup tenang, kerja berkepastian, serta bercocok tanam dengan aman dan baik, tanpa harus ada kekhawatiran atau masalah yang menghantui.
“Ini kepastian hukum bagi masyarakat yang harus kita tegakkan, apalagi kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar hutan adalah masyarakat miskin,” katanya.
Ditambahkannya, ratas yang secara khusus dan spesifik membahas pemanfaatan lahan desa di hutan ini menjadi penting untuk menyinkronkan hal-hal terkait pemanfaatan lahan desa di hutan, termasuk adanya sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
Selain Gubernur Jatim, ratas yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo ini juga dihadiri oleh Wapres RI Jusuf Kalla, beberapa Menteri Kabinet Kerja, serta Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Sumatera Selatan. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
